Tahun 2021, Pemerintah Tetap Beri Bantuan Iuran Bagi Peserta JKN-KIS Mandiri Kelas 3

oleh -131 kali dibaca

isknews.com – Tahun 2021, Pemerintah tetap memberikan bantuan iuran kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Ketentuan ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN- KIS.

Hal tersebut disampaikan Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Ratna Sudewi, Selasa (22/12/2020) lalu.

“Sebagai  wujud  perhatian  dan  kepedulian  pemerintah  terhadap  kondisi  finansial  masyarakat, Pemerintah masih menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3. Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran Rp35.000 dari yang  seharusnya  Rp42.000,  sementara  sisanya  pemerintah  tetap  memberikan  bantuan  iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.

Ratna mengungkapkan, komitmen Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS serta upaya memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tersebut perlu dukungan semua pihak.  Hal  ini penting,  terlebih  bangsa  Indonesia  saat  ini  tengah  berupaya  untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan DJS Kesehatan yang cukup, pembayaran klaim sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan jatuh tempo. Sehingga diharapan tidak akan menghambat fasililtas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta akan mendorong dalam mengoptimalkan kualitas dan perbaikan layanan bagi peserta JKN-KIS,” kata Ratna Sudewi

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo mengungkapkan di tahun 2020, Pemerintah sudah memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU-BP kelas 3 yang berstatus aktif serta untuk bantuan iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini, realisasi bantuan iuran JKN-KIS ini mencapai 2,7 triliun.

Di  tahun  2021,  Pemerintah  telah  menyiapkan  anggaran  untuk  bantuan  iuran  PBPU-BP  kelas  3 sebesar  Rp2,4  triliun,  atau  dengan  kata  lain  untuk  keberlanjutan  bantuan  iuran  di  2021  sesuai amanah Perpres 64/2020.

“Secara  keseluruhan  Pemerintah  telah  menyiapkan  alokasi anggarannya sebesar  Rp51,2  triliun atau 30,1% dari anggaran kesehatan 2021 untuk Program JKN-KIS. Termasuk didalamnya bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 96,8 juta jiwa dengan anggaran Rp48,8 triliun,” kata Yustinus.

Yustinus  menegaskan,  bahwa  Pemerintah  saat  ini  juga  terus  fokus  memperkuat  anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat. Bantuan iuran bagi peserta JKN-KIS di tahun 2021 merupakan satu dari sekian banyak program bantuan sosial yang digulirkan Pemerintah.

“Jadi diharapkan semua pihak memahami bahwa penyesuaian iuran PBPU kelas 3 di tahun 2021 jangan hanya dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan. Pemerintah juga hadir dalam bentuk

program bantuan sosial lain serta anggaran kesehatan di masa mendatang khususnya dalam penanggulangan Covid-19. Bahkan skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kini sudah berorientasi pada kesehatan,” jelas Yustinus.

Yustinus menjelaskasn DBHCHT di tahun 2021 akan berfokus pada aspek kesehatan seperti bantuan iuran program JKN-KIS, optimalisasi program promotif dan preventif kesehatan, upaya penurunan   stunting  dan  penanganan   Covid-19,   serta   peningkatan   sarana   dan   prasarana kesehatan). Selain itu DBHCHT juga dialokasikan untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta penegakan hukum.

Di  sisi  lain,  Kepala  Pusat  Kajian  Antikorupsi  Universitas  Gajah  Mada (UGM)  Oce  Madril, mengungkapkan Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam Perpres 64/2020 ini. Madril mengungkapkan dalam Perpres ini tentu sudah memperhatikan 2 asas utama yaitu asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan.

“Asas  proporsional,  bahwa  iuran  JKN  ini  harus  memperhatikan kemampuan  anggaran  dan finansial negara. Sementara asas kemanfaatan, adanya kebijakan tersebut ada kemanfaatan bagi publik. Satu prinsip lagi yang telah diperhatikan dalam Perpres yaitu prinsip gotong royong artinya ada kebersamaan antar peserta dalam menanggung pembiayaan jaminan kesehatan,” jelas Madril. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :