Tanggapi Banjir di Kudus, Mawahib Minta Perkuat Desa Tangguh Bencana

oleh -122 kali dibaca
Terlihat Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar, Mawahib Afkar (foto tengah) sedang mengantarkanbantuan ke korban banjir. (Foto: Istimewa)

Kudus, isknews.com –  Indonesia dikenal sebagai negeri dengan potensi alam mempesona, lengkap dan kaya-raya. Tetapi dibalik pesona itu Indonesia juga selalu diintai beragam jenis bencana alam mulai gempa bumi, longsor, topan dan berbagai jenis bencana lainnya. Untuk itulah Desa Tangguh Bencana menjadi cara menghadapi ancaman bencana yang sulit diduga serangannya ini.

Seperti halnya di Kabupaten Kudus khususnya, di awal tahun ini banjir melanda disusul longsor di kecamatan gebog.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar, Mawahib Afkar menanggapi jika sudah saatnya penanganan banjir hulu sampai hilir menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah. “Hulu hilir banjir selama ini selalu menjadi kegelisahan masyarakat yang terlintasi genangan banjir baik antar desa antar kecamatan maupun antar kota,” terang aktivis GP Ansor itu.

Ia melihat, BNPB dengan program DESTANA (Desa tengguh bencana) sesuai perka BNPB no 01/2012 belum tersosialisasi baik ke pemerintah desa.

“Program tersebut sangat baik, setidaknya untuk pengurangan resiko bencana di tingkat lokal. Di kabupaten Kudus sudah ada perda no 4/2011 dan perbup no 13/2015 tentang pedoman umum penanganan bencana. Hendaknya bisa mengarah ke fasilitasi pembentukan destana meliputi daerah-daerah yang menjadi hotspot bencana.

Perda kerja sama daerah dan kerja sama desa juga perlu di laksanakan untuk memetakan cluster bencana dan memperkuat kebijakan mendesak terkait insfrastruktur irigasi normalisasi sungai maupun pembuatan embung-embung kewilayahan. Banjir memang tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya,” bebernya

Terlebih, kata Mawahib, force majeure senantiasa ada dan menjadi tanggung jwb bersama. Dalam hal ini pemerintah di semua tingkatan dan segenap stakeholder harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.

“Regulasi dengan segenap konsiderasinya sudah di siapkan namun dalam prakteknya masih saja belum maksimal. Di jawa tengah bencana dengan segenap variannya terasa seperti museum. Harus di lakukan pengkajian ulang kebijakan secara mendesak untuk pemetaan skala prioritas. Dalam dimensi skala prioritas secara agama adalah “Hifdzun Nafs” meyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru yang lain-lain. Banjir dan longsor selalu saja menjadi tradisi rutin selain erupsi merapi yang masih selalu mengintai,” tambahnya.

Sinergisitas stakeholder baik pemerintah, komponen masyarakat dan perusahaan-perusahaan sangat di harapkan dalam menangani secara cepat dan tepat. Bencana memang menjadi hukum alam tapi antisipasi bencana adalah tindakan mulia.

Untuk itu, Mawahib mendorong agar Pemkab Kudus secara persuasif berkomunikasi dengan Pemprov Jateng dan terus menjalin dengan kabupaten tetangga seperti Jepara dan Pati dalam penanganan bersama bencana banjir supaya bisa terurai.

“Semoga pandemi dan segala bencana di negeri ini segera sirna dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa terbangum kembali,” harapnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :