Kudus, isknews.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) Darurat sangat berdampak bagi pelaku usaha pariwisata. Khususnya para pelaku pariwisata di Kabupaten Kudus.
Para pelaku pariwisata Kudus berharap PPKM Darurat di Kudus tak diperpanjang. Pasalnya, mereka sudah habis-habisan jual aset demi bertahan. Terlebih penutupan tempat wisata di Kudus berlangsung lebih dini. Yakni sejak 22 Mei. Sehingga kurang lebih hampir dua bulan lamanya.
Pengelola Wisata Pijar Park Yusuf menyebut pelaku wisata selama dua bulan ini harus tutup. Ia mengaku selama penutupan tak memiliki pemasukan.
“Untuk wisata Pijar Park memang kami tutup. Mematuhi peraturan pemerintah. Tetapi untuk resto kami buka. Karena boleh secara peraturan dengan syarat take away,” jelasnya.
Lebih lanjut, sehingga orang-orang seperti pihaknya harus berpikir keras demi tetap bertahan. Salah satunya dengan menjual aset. Demi tetap bisa eksis melakukan perawatan.
Meski membuka resto, Yusuf menyebut pemasukan tak seberapa. Tak cukup memenuhi cost operasional. Sebab pengunjung sepi. Mereka takut bila sewaktu-waktu ada razia dari aparat.
Karenanya beberapa langkah ditempuh agar tetap bisa bertahan. Salah satunya dengan mengurangi karyawan hingga 50 persen. Dari total 15 karyawan, tinggal 7 yang masuk. Sementara lainnya di rumahkan.
“Itu pun kami bagi sistem shift. Artinya tujuh ini bergiliran. Dan mereka ini yang masuk kami utamakan yang memiliki angsuran,” jelasnya.
Selain mengurangi karyawan, pihaknya sampai menjual aset demi biaya perawatan dan operasional lain. Termasuk agar tetap bisa menggaji karyawan. Dua aset telah ludes. Satu mobil dan satu motor.
Motor trail CRF terjual sejak tiga Minggu lalu. Laku Rp 32 Juta. Uang itu digunakan untuk biaya operasional dan menggaji karyawan hingga minggu ini. Sehingga sudha habis.
“Sementara untuk Minggu ini saya juga jual mobil Honda jazz. Laku Rp 75 juta. Itu buat menambal kekurangan Minggu ini. Dan ancang-ancang jika kebijakan ini diperpanjang,” ungkapnya.
Dia berharap agar pemerintah, khususnya di tingkat kabupaten memilih kebijakan dengan berkaca realitas masyarakat. Sebab di Kudus, khususnya wilayah pegunungan Muria seperti Pijar hingga Colo, mayoritas masyarakat tergantung sektor wisata.
“Ini bukan cuma saya. Teman-teman tukang ojek, pedagang, dan lainnya di Colo dan sekitarnya juga sama sampai habis-habisan demi bertahan hidup,” terangnya.
Terlebih selama penutupan berlangsung ini tak ada relaksasi dan bantuan bagi pelaku wisata. Sehingga itu dinilainya tak adil. Karena masyarakat harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Di tengah penutupan akses perekonomian mereka.
Untuk itu pihaknya berharap pemerintah kabupaten tak memperpanjang penerapan PPKM Darurat. Terlebih kasus Covid-19 di Kudus menurun drastis. Dan telah sampai di zona orangye. Sementara kasus aktif Covid-19 per (17/7) di bawah 500. Hanya 499 kasus.
“Artinya harus ada kelonggaran di sektor pariwisata dan ekonomi kembali bangkit. Dan kami pelaku wisata siap dengan aturan prokes ketat. Misal buka dengan syarat 30-50 persen,” imbuhnya.
Kepala Desa Colo Kepala Desa Colo Destari Andryasmoro menyebut ada 80 persen warganya yang bergantung pada sektor pariwisata. Baik alam dan religi. Yang saat ini terdampak PPKM Darurat. Baik itu tukang ojek, pedagang, hingga pelaku wisata lainnya seperti penginapan.
“Mereka menjual aset demi memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang mengandalkan tabungan, menggadaikan sertifikat, hingga jual motor.
Untuk itu pihaknya berharap penutupan wisata ini tak berlarut. Cukup sampai tanggal 20 saja. Karena jika diperpanjang dampaknya semakin parah.
“Terlebih mereka komitmen menyanggupi penggunaan Prokes ketat asal tempat wisata kembali buka. Mungkin secara bertahap 30-50 persen dulu,” katanya.(yy/ym)
