Kudus, isknews.com – Menanggapi statemen Ketua Fraksi PKB DPRD Kab. Kudus, Ali Ikhsan pada rapat paripurna dan tayangan sejumlah media massa terkait tindakan penertiban kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di salah satu madrasah di Desa Jetiskapuan, Kecamatan Jati. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus menggelar rapat koordinasi untuk meminta klarifikasi atas beredarnya informasi yang dianggap tidak benar adanya.
Rapat dilakukan di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Kudus, Selasa (27/04) pagi tadi. Dengan mengundang perwakilan dari Kantor Kemenag Kudus, Kecamatan Jati, Kepala Desa Jetiskapuan, dan Ahmad Sudardi selaku Guru Madrasah bersangkutan.
Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah menyampaikan, rapat koordinasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus. Bahwa, telah terjadi sweeping oleh Petugas Satpol PP terhadap Lembaga Pendidikan Madin dan TPQ yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Yang disampaikan pada saat Rapat Paripurna DPRD pada 21 April 2021.
“Ternyata informasi itu tidak benar,” tandasnya.
Djati menegaskan, Satpol PP tidak pernah melakukan sweeping di lembaga pendidikan seperti yang diberitakan, khususnya di salah satu madrasah di Desa Jetis Kapuan. Hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari Pemdes Jetis Kapuan, bahwa tidak ada sama sekali aksi penertiban lembaga pendidikan di wilayah tersebut.
“Setelah kita rundingakan hari ini, ternyata informasi adanya sweeping itu hanyalah kesalah-tangkapan informasi dari pihak sekolah dengan salah satu anggota PKB ini,” terangnya.
Pernyataan Sudardi yang merupakan guru madarasah setempat sekaligus Anggota Dewan Syuro PKB, dianggap sebagai sumber miss informasi dari insiden ini.
Yang mana, kalimat tersebut ialah, ‘Kenapa pendidikan kita yang sudah menerapkan prokes dengan baik arep dilereni, wong sing mall wae dibuka’.
Mulanya, lanjut Djati, madrasah tersebut tengah melangsungkan kegiatan PTM dengan sudah menerapkan protokol kesehatan ketat. Tiba-tiba, kepala sekolah yang bersangkutan datang dan meminta untuk diberhentikan sementara kegiatan PTM itu.
“Karena kepsek ditelepon oleh kemenag untuk memberhentikan sementara PTM. Dan ada pernyataan dari Kepsek, ‘timbangane’ didatangi satpol PP,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut yang kemudian dikomparasikan oleh Sudardi ke forum PKB. Lantaran membuatnya sedikit geram, kemudian dia melontarkan pernyataan tidak terimanya itu.
Djati menduga, kalimat Sudardi disalah-tangkap oleh para politikus di PKB. Sehingga dianggap sudah membuat insiden di lingkungan pendidikan yang sudah menerapkan prokes dengan ketat.
“Yang jelas, ternyata ada miss infomasi dan miss komunikasi di situ. Dan tidak benar bahwa Satpol PP melakukan sweeping. Berita acara hari ini sebagai bentuk klarifikasi, sudah ditandatangi yang bersangkutan. Yaitu, perwakilan dari Kemenag, Sudardi selaku guru madrasah, kepala desa, dan kecamatan jati,” jelasnya.
Diharapkan, permasalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi berbagai pihak. Yang mana, apabila ada hal terkait yang masih diragukan kebenarannya dapat diklarifikasi dahulu sebelum disebarkan. (MY/YM)
