Tolak Pelemahan KPK Puluhan Warga Unjuk Rasa

oleh

Pati, ISKNEWS.COM – Penolakan atas revisi UU KPK terus bergulir. Masyarakat menilai, jika revisi hanya untuk melemahkan keberadaan lembaga antirasuah tersebut, lebih baik dihentikan. Hal senada juga disuarakan massa yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Kabupaten Pati.

Menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (12-09-2019), massa GJL yang terdiri dari puluhan orang perwakilan berbagai elemen menggelar aksi penolakan terhadap revisi Undang – Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TRENDING :  Dinas Pertanian dan Peternakan Pati meluncurkan progam PAT

Puluhan warga Pati yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus (GJL) melakukan aksi menolak pelemahan KPK di depan DPRD Pati, Kamis (12-09-2019). (ivan nugraha)

Revisi UU KPK sebenarnya tidak menjadi masalah, asalkan untuk penguatan lembaga antirasuah tersebut. Namun, menurut Ketua GJL, Riyanta jika revisi tersebut ditujukan untuk melemahkan, maka pihaknya menolak keras.

“Tidak masalah asal untuk menguatkan, tetapi jika revisi yang melemahkan peran dan fungsi KPK mesti ditolak,” tegasnya.

TRENDING :  Karya Seni Siswa SMA I Kayen Dalam Unity of Art

Riyanta menilai, revisi UU KPK yang dilakukan di DPR RI tidak bersifat menguatkan KPK, sehingga masyarakat perlu bergerak untuk menolak. Ia menyoroti sejumlah poin yang dinilai malah melemahkan peran KPK.

“Pembatasan pengangkatan penyidik independen hingga kewajiban mendapat izin Dewan Pengawas untuk menyadap, plus waktu penyadapan maksimal tiga bulan, itu cenderung melemahkan KPK,” ujarnya.

TRENDING :  Bahan Baku Garam Lokal Langka, Pengusaha Impor Garam India dan Australia

Ia menilai, KPK, menurut Riyanta dengan UU yang sudah ada banyak menangkap para koruptor dengan kewenangan dan fungsi yang ada. Bahkan saat ini KPK juga tengah membidik para koruptor yang bercokol di tengah instansi pemerintahan.

“Jika KPK dilemahkan, itu sama halnya dengan membiarkan para koruptor bermunculan di Indonesia,” tandasnya. (IN)

KOMENTAR SEDULUR ISK :