Wakili Pekerja Seni, Puluhan Bos Orkes Dangdut Minta Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan Kembali

oleh

Kudus, isknews.com – Musim pandemi covid-19 ternyata sangat berdampak pada para pelaku musik hiburan. Sudah selama 5 buan ini praktis mereka para pengusaha orkes dangdut di Kudus ini tidak lagi bisa mengais rejeki dari usahanya tersebut.

Hal ini lantaran larangan oleh pemerintah bagi masyarakat mennyelenggarakan kegiatan bernuansa keramaian dan kerumunan di musim corona, termasuk hiburan orkes dandut yang biasa digelar dalam hajatan-hajatan baik pernikahan, sunatan atau yang lainnya.

Menyikapi hal tersebut, para pemilik grup orkes dangdut di Kudus bersama sejumlah pemusik dan penyanyinya mengaku mewakili pekerja seni dan hiburan di Kudus, melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kudus, meminta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membuka kembali larangan penyelenggaraan hajatan dengan hiburan musik, agar nadi perekonomian mereka kembali hidup, seperti era sebelum pandemi.

Sejumlah boss grup orkes dangdut di Kudus gelar audiensi dengan ketua DPRD Masan (foto: YM)

Diterima diruang rapat komisi A dan B, puluhan peserta audiensi diterima langsung oleh ketua DPRD Kudus, Masan. Dalam kesempatan tersebut peserta menyampaikan sejumlah keluhan dan keinginan agar mereka kembali di ijinkan untuk pentas dalam hajatan-hajatan.

Koordinator audiensi, Alun Blegoh Sedayu, usai audiensi, kepada sejumlah awak media menyampaikan, bahwa dirinya dan kawan-kawan hadir dalam rangka membuka komunikasi dengan unsur pemerintah daerah terkait keinginannya agar diperbolehkan kembali untuk menggelar kegiatan sesuai profesinya sebagai insan musik dangdut.

“Jadi teman-teman pelaku hiburan seni dan musik selama ini kan belum ada komunikasi dengan pemerintah terkait keinginan untuk kembali diperbolehkan untuk tampil. Tadinya kami pinginnya malah melakukan aksi turun ke jalan, cuman kita sepakat, kita ketemu dulu dengan wakil rakyat,” ujar Alun, Selasa (24/06/2020).

TRENDING :  12 Topeng Dadak Merak Ponorogo Sambangi Kabupaten Pati

Menurutnya, agar sebelum masuk bulan besar mereka sudah memperoleh ijin untuk kembali manggung. “Karena pada bulan-bulan itu hingga Agustus kebanyakan mereka sudah banyak memiliki job-job ada yang 15 job bahkan ada yang sudah mencapai 20 job,” kata Alun.

Kalau di kumpulkan semua, akan sangat susah, karena para pelaku kesenian ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi menurutnya hari ini dirinya hanya mengajak para pemimpin dan pemilik grup-grup orkesnya dahulu.

“Kenapa kami lebih mengajak bosnya dulu, karena grup dangdut itu sudah sangat mewakili semua elemen. Ada pemusik, ada penyanyi, ada pengusaha tratak, sound system, panggung dan shooting. Semua elemen sudah terwakili oleh kita hari ini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bila melihat dari kartu Idakep yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kudus. Hingga saat ini hasil cekingnya dilapangan menyebutkan yang masih berlaku dan resmi masih ada sekitar sejumlah 200 grup dangdut.

” Dari sejumlah itu belum termasuk yang Karawitan, Barongan dan jenis musik lainnya,” tambahnya.

Disampaikannya, dirinya yang mewakili insan orkes dangdut dan Melayu serta rebana dan campursari dangdut, melihat situasi seperti ini mereka memahami memang musimnya pandemi virus Corona tapi kalau dengan terus berdiam diri seperti ini terus, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kebutuhan ekonomi mereka.

TRENDING :  “Catatan Akir Sekolah “  Goes To Campus

“Sejumlah daerah seperti Pekalongan, Pemalang dan Rembang pemerintah daerahnya sudah emberi lampu hijau. Bahkan Kabupaten Pati rencananya tanggal 1 Juli besok sudah boleh jalan. Kami siap melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Alun.

Sementara itu ketua DPRD Kudus, Masan mengaku bisa mengerti keresahan para pelaku hiburan dan insan orkes musik dangdut di Kudus. Apalagi katanya, di Bulan Besar dalam penanggalan Jawa merupakan pasar terbesar mereka, karena banyak orang menyelenggarakan pernikahan.

“Saya upayakan komunikasi dengan ketua Gugus Tugas Covid-19 yang juga Plt Bupati Kudus terkait permintaan mereka,” ujar Masan.

Sebentar lagi memang musim pernikahan. kata Masan, Bulan Besar itu kalau di bulan Jawa Biasanya banyak orang yang punya hajat atau kerja. Intinya harus ada sikap dari pemerintah menghadapi new normal ini.

“Bagaimana sikap pemerintah terkait dengan masyarakat yang ingin menggelar hajatan pernikahan dan lain sebagainya ini tentunya akan terkait dengan hiburan, terkait dengan usaha-usaha yang lainnya dan salah satunya juga untuk meningkatkan perekonomian, menghidupkan kembali ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus,” pungkasnya.

Terpisah Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengaku beberapa kali menerima keluhan dari para pelaku seni dan hiburan yang mati pendapatan selama pandemi Corona. Menyikapi hal ini, pemerintah berencana memperolehkan kembali pelaksanaan hiburan orkes dan hajatan di Kota Kretek.

TRENDING :  Alhamdulillah, Pemeriksaan Kesehatan 79 Orang Dekat Pasien Positif Covid-19 di Kudus, Hasilnya Negatif

Dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Seperti mengenakan masker, mencuci tangan dan melakukan physical distancing selama acara berlangsung.

Meski demikian, Hartopo menyatakan kegiatan hiburan rakyat ini tidak serta merta diperbolehkan. Perlu dan wajib uji coba lebih dulu untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaku seni dan hiburan menghadapi new normal. 

“Mereka saya minta untuk melakukan membuat simulasi pelaksanaan hiburan orkes dan hajatan sesuai protokol kesehatan dulu. Kami juga minta diundang untuk mengevaluasi kegiatan tersebut,” katanya saat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus, Rabu, 24 Juni 2020.

Jika hasil evaluasi Gugus Tugas dinyatakan sudah sesuai maka kegiatan hiburan orkes dan hajatan bisa kembali digelar di Kudus. Namun, jika tidak maka pihak penyelenggara harus mengevaluasi kembali penerapan protokol kesehatan yang dilakukan.

“Kalau sudah oke, harus ada komitmen. Jangan sampai simulasinya baik, tapi realisasinya tidak jelas semua. Kalau begitu bisa kami hentikan,” ujar dia.

Sebelum menggelar hiburan orkes atau hajatan, warga selaku penyelenggara juga diminta lapor ke Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kudus lebih dulu. Selanjutnya oleh petugas, kegiatan tersebut akan dikaji mengenai aturan protokol kesehatannya. Seperti kapasitas gedung, jumlah warga dan tata jarak para pengunjung yang datang.

“Tidak boleh dilakukan sembarangan. Dikaji dulu kapasitas berapa dan jaraknya. Kalau sudah sesuai baru boleh dilakukan,” tegasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :