Warga Desa Lau Kudus Tuntut Kadus Dicopot, ini Alasannya

oleh -1.754 kali dibaca
Sejumlah warga Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus saat mendatangi balai desa dengan membawa kertas yang bertuliskan “Usut Korupsi Desa Lau” dan “Copot Kadus III”.

Kudus, isknews.com – Sejumlah warga RW 4 Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus menggruduk balai desa setempat, Kamis (26/8/2021). Mereka datang dengan membawa kertas yang bertuliskan “Usut Korupsi Desa Lau” dan “Copot Kadus III”.

Awalnya, semua warga memaksa untuk masuk ke Balai Desa guna meminta penjelasan dari yang bersangkutan dan Kades. Namun, Kades yang didampingi Babinsa dan Babhinkamtibmas akhirnya hanya mempersilahkan perwakilan dari RT yang masuk untuk berdialog. Sementara warga lainnya yang tidak diperkenankan masuk menunggu di luar balai desa.

Warga RW 4 Desa Lau saat difasilitasi audiensi di aula Balai Desa Lau.

Kedatangan warga menuntut supaya Kepala Dusun III desa setempat bernama Diantoro Teguh Imanto dicopot dari jabatannya. Di antara yang bersangkutan tidak membagikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 2017 sampai 2020.

“Saya sudah mendatangai berkali-kali tapi janji terus akhirnya mau dibagikan pajak 2021 ini warga menolak,” ujar salah seorang warga, Suroni Sugiarto.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pamsimas. Warga meminta transparansi pengelolaan dana kepada Kepala Dusun III yang juga bertindak sebagai pengurus pamsimas.

Ditambah selama lima bulan terakhir pamsimas airnya tidak bisa mengalir. Padahal warga pernah ditarik untuk biaya pembenahan.

“Pamsimas sudah pernah beroperasi. Operasional sejak 3 tahunan. Mulai berhenti mengalir sekitar 5 bulan,” kata Ketua RW 4, Sofwan Arif.

Terkait hal itu, sejumlah warga juga mengeluhkan sikap kepala dusun III yang dinilai arogan.

Ada sejumlah warga yang mendapati perlakuannya sebagai pelayan publik tidak mencerminkan sikap terpuji. “Saya dulu pernah diancam mau disembelih,” kata seorang warga.

Sementara Kepala Desa Lau, Rawuh Hadiyanto mengakui jika ada ketidaknyamanan masyarakat dalam sistem pelayanan, terutama yang dilakukan oleh  Kadus III.

Untuk itu pihaknya menerima dan memfasilitasi adanya audiensi tersebut agar bisa dicari jalan keluarnya.

“Ini pembenahan administratif dan adanya miss pelayanan. Sehingga masyarakat memang perlu kejelasan, dan masing-masing sudah bisa menerima. Setelah ini, segala jenis pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan akan berjalan normal kembali,” terangnya.

Ia menambahkan, yang bersangkutan (Kadus III) sudah bertanggungjawab dan bersedia membayar jika memang ada denda terkait pembayaran pajak. Sementara terkait pamsimas diakuinya memang banyak masalah dan kendala selama beroperasi.

“Terkait denda akan ditanggung semua sama Kadus III,  jadi tidak ada tanggungan lain dari masyarakat selain wajib pajak. Pamsimas tidak ada masalah korupsi atau apa, cuma yang belum diinformasikan. Ini masyarakat minta transparansi pembukuan saja,” pungkasnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :