Willy: UU ketenagakerjaan Tak Bedakan Kemampuan Finansial Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil

oleh

Kudus, isknews.com – Pengacara dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Willy Farianto mengatakan, Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tahun 2003 dan UU Cipta Kerja memiliki beberapa persoalan krusial.

Misalnya pada implementasi UU ketenagakerjaan yang tidak membedakan kemampuan finansial antara perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil.

“Semua disamaratakan, kemudian diberikan satu kewajiban hukum yang sama. Ini yang saya pahami sebagai persoalan ketidakmampuan,” kata Willy saat Diskusi Publik, Kupas Tuntas UU Omnibuslaw, UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dalam perspektif praktisi hukum, di Universitas Muria Kudus, Jumat-Sabtu (23-24/10/2020)

Kemudian, persoalan ketidakmampuan dalam implementasi yakni perusahaannya mampu tapi tidak mau menjalankan ketentuan UU ketenagakerjaan. Jadi UU Cipta Kerja harusnya melakukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Meski begitu, Willy berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa memperbaiki hubungan industrial ke depannya. Sebab, dalam UU Cipta Kerja mengatur hubungan ketenagakerjaan antara pengusaha mikro/kecil dengan pekerjanya.

“Ini tentunya menjadi harapan besar untuk melihat perkembangan dari pengusaha – pengusaha UMK setelah nanti diundangkan nya UU Cipta Kerja,” ujar dia.

Lebih lanjut Willie bilang, hukum ketenagakerjaan dibangun dari kaedah heteronom dan otonom. Dalam hal kaedah heteronom (UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja) terdapat kekurangan, maka kaidah otonom (peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama) dapat melengkapi.

“Sehingga memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan terhadap pekerja dengan tetap memperhatikan kepentingan pengusaha,” ujar Willie. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :