Bupati Kudus Luncurkan Program Pembayaran Non Tunai E-Retribusi dan E-BPHTB

Bupati Kudus Luncurkan Program Pembayaran Non Tunai E-Retribusi dan E-BPHTB

Kudus, isknews.com – Dalam pembukaan acara gelar pameran produk-produk unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus, “Kudus Industri Koperasi (Inkop) UMKM Expo 2017″ tadi malam, Bupati Kudus H. Musthofa juga meluncurkan program transaksi nontunai E-Retribusi dan E-BPHTB Kabupaten Kudus yang diklaim sebagai yang pertama kali dan satu-satunya di indonesia. “

“Kita bekerjasama dengan Bank Jateng, untuk tahap awal, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi pasar tradisional akan mulai diterapkan,” Kata Bupati

Elektronik Retribusi atau E-Retribusi segera diterapkan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pembayaran retribusi bagi pedagang Pasar Tradisional. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini Dinas Perdagangan akan bekerjasama dengan Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam realisasinya.

TRENDING :  ​Lestarikan Adat dengan Wayang Kulit dan Sadranan di Ungaran

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Sudiharti pada kesempatan terpisah sebelumnya mengatakan, E-retribusi tersebut adalah langkah untuk meminimalisir potensi pungutan liar (pungli) yang mungkin terjadi, dengan menggunakan E-retribusi, Ia berharap akan lebih mempermudah para pedagang membayar retribusi.

Ditargetkannya, tahun 2020 seluruh pedagang di Kabupaten Kudus telah menggunakan retribusi elektronik

Ia mencatat, di Kabupaten Kudus ada sekitar 2.500 pedagang yang tersebar di sejumlah pasar tradisional.

Dinas Perdagangan akan memonitor ketaatan para pedagang dalam membayar retribusi melalui server yang ada. Dan akan memberikan teguran tertulis kepada pedagang yang menunggak. “Jadi ada server untuk monitor antara di Dinas Perdagangan dan Bank Jateng, jadi mana-mana yang nunggak akan kami surati secara tertulis,” katanya.

Dirinya mengakui, akan ada beberapa kendala yang akan dihadapi. Namun menurutnya, akan berjalan lancar seiring berjalannya waktu dan keterbiasaan para pedagang

TRENDING :  Kudus Konser Drum Band” Maching Band 2016

Sementara itu ketua Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono, menyampaikan semalam, dengan transaksi nontunai, kata dia, tentunya bisa menekan peluang terjadinya kebocoran pembayaran retribusi, karena langsung diterima rekening SKPD yang mengelola.

“ Untuk pembayaran BPHTB, kata dia, bisa melalui bank yang ditunjuk, yakni Bank Jateng, sedang transaksi nontunai untuk pembayaran honorarium, kata dia, masih menunggu penyusunan peraturan bupatinya selesai,” katanya,

Rencananya, kata dia, tidak hanya honorarium pegawai, melainkan belanja daerah, tambahan penghasilan pegawai (TPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pajak daerah juga direncanakan nontunai.

Ia berharap, bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran bisa meningkatkan pelayanannya dengan menambah kantor kas serta anjungan tunai mandiri.

TRENDING :  Geliat Mengatur Jalannya Keuangan Dalam Bisnis, Hindarkan Usaha Dari Kebangkrutan

Hal itu, lanjut dia, untuk mempermudah masyarakat yang hendak membayar retribusi maupun pembayaran lainnya secara elektronik mendapat kemudahan.

Untuk pembayaran secara elektronik melalui perbankan lain, kata dia, belum bisa dipastikan karena masih perlu pembicaraan dengan berbagai pihak.

Berdasarkan draf perbub tentang pembayaran nontunai, memang ada yang dikecualikan, seperti pembayaran belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja bantuan sosial maksimal Rp5 juta untuk setiap penerima atau belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur sampai dengan Rp1 juta untuk setiap penerima.

Selain itu, pembayaran keperluan penanggulangan saat terjadi bencana alam, perjalanan dinas dan pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan juga masih bisa dilakukan secara tunai. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post