Jangan Hanya Andalkan RS dan Puskesmas Untuk Keruk Pendapatan Daerah

oleh

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Dalam RAPBD 2018 sisi Pendapatan Lain-lain Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.205.079.860.000. Akan tetapi, angka sebesar ini justru berasal dari pendapatan BLUD rumah sakit dan Puskesmas. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara diminta tidak boleh bangga, sebab sumber pencairan dana BLUD dari BPJS sedangkan BPJS hari ini sedang mengalami kesulitan tentang likuiditasnya. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Faozi, juru bicara Fraksi Partai Golkar, baru-baru ini.

TRENDING :  Pilgub, KPU Jepara Akan Rekrut Enam Belas Ribu Lebih Petugas TPS

Menurut Faozi, PAD yang harus digenjot adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bukan berharap dari pendapatan lain- lain yang sah. Pemkab perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mencari sumber pendapatan lain di luar dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam RAPBD tahun 2018, lanjut Fraksi Golkar, dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pendapatan daerah seoptimal mungkin harus berani diarahkan menjadi daerah reinventing goverment (pemerintah berwirausaha). Dari Rancangan APBD 2018 Fraksi Partai Golkar mencermati tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pendapatan retribusi ditargetkan Rp.18.573.171.000,-. Target ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.15.552.901.000.

TRENDING :  Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Turun 17,17 persen

Fraksi Partai Golkar juga mencermati dari belanja langsung yang angkanya masih jauh lebih besar dari terhadap belanja barang dan Jasa. Jika belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.572.533.932.000, maka belanja modal sebesar Rp 339.063.066.000. Padahal idealnya posisi ini harus terbalik, artinya belanja modal harus lebih besar dari belanja barang dan jasa.

TRENDING :  PEMANCING HANYUT DI SUNGAI LUSI GROBOGAN DITEMUKAN MENINGGAL

Bagian penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah penetapan ukuran keberhasilan. Bahwa penentuan indikator kinerja tidak bermakna atau diinterpretasikan lain, objeknya dapat diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :