KUDUS, ISKNEWS.COM – Kenaikan harga aspal yang mencapai hampir 200 persen memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kudus menghitung ulang sejumlah target pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Penyesuaian volume pekerjaan menjadi salah satu opsi agar proyek tetap berjalan tanpa melampaui kemampuan anggaran daerah.
Lonjakan harga tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan proyek, terutama pekerjaan di bidang Bina Marga yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan jalan. Dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, kenaikan harga material berpotensi mengurangi panjang jalan atau volume pekerjaan yang dapat ditangani.
Kepala DPUPR Kudus, Harry Wibowo, mengungkapkan kenaikan harga aspal jauh lebih tinggi dibandingkan material konstruksi lainnya. Sementara itu, bahan bangunan lain rata-rata mengalami kenaikan sekitar 5 hingga 10 persen.
“Untuk material aspal, kenaikannya luar biasa, hampir 200 persen dari harga sebelumnya. Sedangkan material lainnya rata-rata naik sekitar 5 sampai 10 persen,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Harry menjelaskan, perubahan harga tersebut membuat pihaknya harus menyesuaikan kembali perencanaan pekerjaan yang telah disusun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan harga material terkini dan ketersediaan anggaran agar pelaksanaan proyek tetap dapat berlangsung.
Ia mencontohkan, pekerjaan yang semula direncanakan sepanjang 200 meter bisa saja dikurangi menjadi 100 meter apabila perhitungan biaya menunjukkan anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk volume awal.
“Kalau sebelumnya direncanakan 200 meter, bisa saja volumenya disesuaikan menjadi 100 meter. Kami harus menghitung kembali agar pekerjaan tetap bisa dilaksanakan dengan kondisi harga sekarang,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut, DPUPR Kudus telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk direktorat terkait, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta bidang keuangan. Salah satu pembahasan yang dilakukan adalah kemungkinan penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) agar perencanaan pembangunan dapat mengacu pada perkembangan harga material di lapangan.
Khusus untuk aspal, DPUPR Kudus juga menjalin komunikasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong penyampaian surat kepada Pertamina selaku produsen atau pemasok aspal, mengingat perubahan harga material tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan biaya proyek.
Harry menyebut, harga aspal mengalami peninjauan setiap dua pekan. Kondisi ini membuat perencanaan biaya membutuhkan perhatian lebih agar perubahan harga tidak semakin membebani pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di daerah.
Di tengah tekanan kenaikan harga material, DPUPR Kudus tetap berupaya menuntaskan paket pekerjaan yang telah direncanakan pada tahun ini. Harry menyampaikan, sekitar 70 persen paket pekerjaan tahun anggaran 2026 telah berkontrak, dengan mayoritas merupakan pekerjaan di bidang Bina Marga.
Dengan sisa waktu pelaksanaan sekitar 40 hari kalender, pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.
Sementara itu, capaian pelaksanaan kegiatan dalam APBD 2026 disebut telah mendekati 85 persen. Sejumlah pekerjaan masih menunggu tahapan pemeriksaan dan serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO), yang diperkirakan berlangsung mulai pertengahan hingga akhir November.
Berdasarkan laporan serapan anggaran pada pekan sebelumnya, progres fisik pekerjaan telah mendekati 70 persen. Adapun realisasi keuangan masih berada di kisaran 60 persen.
Harry menerangkan, selisih antara progres fisik dan realisasi keuangan dipengaruhi proses administrasi pencairan anggaran. Meskipun pekerjaan telah melalui proses pengadaan atau pemesanan, penyedia jasa tetap harus melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran.
Selain menjaga penyelesaian proyek, DPUPR Kudus juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan genangan seiring meningkatnya curah hujan.
Upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran air dan pembersihan drainase dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya BPWS, Pemali Juana, dan Jratun.
Menurut Harry, upaya mengurangi risiko banjir tidak cukup hanya mengandalkan penanganan pemerintah. Peran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan saluran drainase juga diperlukan agar aliran air tidak terhambat oleh tumpukan sampah.
“Kami terus mendorong masyarakat agar ikut menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Kelancaran aliran air juga bergantung pada kesadaran masyarakat,” tegasnya.
Harry berharap penyesuaian volume akibat kenaikan harga material tidak menghilangkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. DPUPR Kudus akan terus melakukan perhitungan dan koordinasi agar pekerjaan yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran.
“Kami berupaya agar seluruh pekerjaan tetap berjalan dan bisa diselesaikan sesuai target. Termasuk melakukan langkah antisipasi banjir supaya infrastruktur yang ada tetap berfungsi dengan baik,” pungkasnya. (YM/YM)
