Perkuat Industri Asuransi, OJK dan LPS Sepakati Pertukaran Data Program Penjaminan Polis

oleh -4 Dilihat
Foto: ist

JAKARTA, ISKNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui kesepakatan pertukaran data, informasi, dan dokumen. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang menjadi pedoman operasional bagi kedua lembaga dalam mendukung kesiapan hingga pelaksanaan program penjaminan polis.

Penandatanganan Juklak berlangsung di Bali pada Selasa (17/11/2026). Dokumen tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba.

Ogi menyampaikan, kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan penerapan Program Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian.

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” ujar Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab LPS dengan batas waktu paling lambat Januari 2028.

Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, keberadaannya diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional.

Menurut Ogi, kesiapan pelaksanaan PPP tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membutuhkan proses persiapan yang matang. Ketepatan penentuan peserta, keakuratan informasi, serta koordinasi antarlembaga menjadi sejumlah faktor penting agar program dapat berjalan sesuai tujuan.

Ia menambahkan, keberadaan penjaminan polis akan melengkapi berbagai upaya pembenahan industri perasuransian yang selama ini dilakukan. Penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko perlu berjalan beriringan dengan sistem pengawasan serta penjaminan yang dapat diandalkan.

Dalam pelaksanaannya, pertukaran informasi menjadi kebutuhan utama bagi kedua lembaga. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK sebagai bahan penilaian kepesertaan sekaligus pemantauan risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan tingkat kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan.

Ogi juga mengapresiasi tercapainya kesepakatan tersebut sebagai hasil kolaborasi dan proses panjang yang telah berlangsung selama empat tahun. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi dan pembenahan mendasar untuk memperkuat fondasi industri perasuransian di Indonesia.

Pokok Pengaturan Pertukaran Data

Petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani OJK dan LPS merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman kedua lembaga pada 14 September 2023 mengenai koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing.

Pengaturan pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Proses tersebut dimulai sejak persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perkembangan status pengawasan perusahaan asuransi, upaya penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan proses likuidasi.

Mekanisme pertukaran informasi dilakukan secara timbal balik, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Untuk mendukung kelancaran koordinasi, masing-masing lembaga juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer sebagai penghubung dalam proses penyampaian informasi.

Selain itu, Juklak mengatur secara terperinci jenis data yang diperlukan, periode penyampaian, tenggat waktu, hingga media yang digunakan untuk pertukaran informasi. Apabila terdapat ketentuan yang belum tercakup, pembahasannya dapat dilakukan melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi menegaskan, aspek keamanan informasi menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Hal ini mengingat data yang dipertukarkan berkaitan dengan informasi pengawasan perusahaan asuransi yang bersifat sensitif dan harus dilindungi.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Untuk mempermudah pelaksanaan, pertukaran data nantinya diarahkan menggunakan sarana penyampaian informasi yang efisien. Mekanisme tersebut juga diupayakan tidak menambah kewajiban pelaporan baru bagi pelaku industri perasuransian.

Melalui kesepakatan ini, OJK akan terus meningkatkan koordinasi bersama LPS dan Kementerian Keuangan dalam mematangkan persiapan Program Penjaminan Polis. Upaya tersebut turut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar implementasi program dapat berlangsung efektif, kredibel, dan memberikan perlindungan nyata bagi pemegang polis maupun perkembangan industri asuransi nasional. (AS/YM)