Regulasi Ini Diduga Penyebab Perusahaan Rokok Kecil Gulung Tikar

oleh -631 Dilihat

KUDUS, isknews.com – Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dinilai menghambat pertumbuhan Perusahaan Rokok (PR) golongan kecil. Pasalnya, dalam salah satu pasal pada Permen tersebut , yang menyangkut perijinan, diterangkan, ijin usaha industri (IUI), hanya diberikan kepada industri kecil dan industry kecil menengah (IKM), yang bermitra dengan perusahaan besar.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Komunikasi Perusahaan Rokok Kecil (FKPRI) Kabupaten Kudus, Agus Suparyanto, yang dihubungiisknews.com, Jumat (13/11). Permen yang dimaksud, adalah Permen Perindustrian RI Nomer : 64/M-IND/PER/7/2014, tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok. “Terus terang saja, kalau PR kecil harus bermitra dengan perusahaan rokok (PR) besar, sangat memberatkan, dan mustahil untuk dijalankan. Persoalannya sudah jelas, belum tentu PR besar itu mau diajak bermitra.”
Agus mengungkapkan, peraturan yang menyangkut IUI, terdapat pada BAB III pasal 3 Permen Perindustrian RI tersebut, yang menerangkan sebagai berikut, ayat (1), perusahaan industri rokok wajib memiiki IUI, ayat (2), IUI diterbitkan berdasarkan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, ayat (3), IUI untuk penanaman modal asing diterbitkan oleh PTPS pusat, sedangkan IUI untuk penanaman modal dalam negeri diterbitkan oleh PTPS daerah.
Selanjutnya yang dinilai memberatkan bagi PR golongan kecil untuk mendapatka IUI, tertera pada Bab III pasal 4, yakni pada ayat (1), IUI rokok hanya diberikan kepada industri kecil dan IKM yang bermitra dengan Industri Besar, ayat (2), kemitraan yang dimaksud meliputi sub kontrak, bagi hasil, kerjasama operasional dan atau keuntungan usaha patungan (joint venture), ayat (3), industry kecil harus memenuhi ketentuan, (a),lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiiki luas 200 m2, dan (b), pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
“Pada pasal 4 Bab III itu, terutama ayat (1), sulit dijalani, sebab PR besar tentu lebih memilih mendirikan PR kecil yang kemudian diajak bermitra, daripada bekerjasama dengan PR milik orang lain. Dan ayat (2), sudah jelas PR besar lebih diuntungkan, terkait dengan kemitraan bagi hasil, karena modal mereka yang lebih besar, sedangkan PR kecil modalnya terbatas,” ujar Agus.
Dengan mengingat Kabupaten Kudus adalah kota industri, dengan jumlah industry kecil yang mendominasi, yakni sekitar 300 perusahaan lebih, pihaknya selaku Wakil Ketua FKPRI Kabupaten Kudus, meminta hendaknya Permen Perindustrian tersebut, yang menyangkut perijinan bisa ditinjau kembali, atau setidaknya direvisi. “Kalau pemerintah berpihak kepada PR kecil, termasuk yang ada di LIK rokok, di Kudus ini, tentunya mengenai perijinan itu bisa lebih dipermudah.” (DM)