Kudus_isknews.com – Sebuah pemerintahan yang baik memerlukan tata kelola yang baik pula. Untuk mencapainya, diperlukan langkah-langkah penguatan terus menerus. Tidak hanya dari pemerintah itu sendiri namun juga bisa berasal dari stakeholder yang terkait. Hal tersebut menjadi tema Kuliah umum yang diadakan oleh program studi Magister Admimistrasi Publik FISIP UNDIP Semarang (30/10). Bertempat di gedung Pasca Sarjana Undip, Kuliah umum dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Dunia Usaha Menuju Good Governance”, menghadirkan dua pembicara: Dr. Drs. Adi Suryanto, M.Si (Kepala LAN RI) dan H. Musthofa, SE., MM (Bupati Kudus). Acara di buka oleh Dr. Sunarto, M.Si (dekan FISIP Undip) dan dimoderatori oleh Dr. Drs.Hadi Warsono, M.TP (Ka.progdi).
Dalam paparannya berjudul Inovasi Sektor Publik, Adi Suryanto memulainya dengan menyoroti posisi Indonesia yang relatif masih tertinggal dibanding dengan negara-negara global lainnya. Hal ini salah satunya didasari oleh masih kurangnya inovasi di sektor publik. “Ada berbagai hambatan yang mendasari keengganan berinovasi pada sektor publik,” ujarnya. Hal tersebut antara lain karena organisasi pemerintah yang cenderung bersifat monopoli, dll.
Namun dirinya tetap optimis bahwa inovasi di sektor publik akan berkembang baik di Indonesia. “Banyak contoh yang mendasari optimisme tersebut. Misalnya saja berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Di tambah inovasi-inovasi di sektor publik yang berasal dari daerah. Saat ini banyak pemerintah daerah yang inovatif dalam pembuatan kebijakan terkait sektor publik,” paparnya. Disebutkannya, Bandung dan Malang merupakan salah satu dari sekian pemda yang inovatif.
Implementasi di Kudus
Sementara itu, H.Musthofa membawakan paparan dengan judul Good Governance: Implementasi Kebijakan Praktisi. Berbagai capaian keberhasilan pembangunan di Kudus menjadi indikator keberhasilan pembuatan kebijakan sekaligus implementasinya. “Kunci keberhasilan ini tak lain adalah bagaimana kita mampu memetakan wilayah kita, sekaligus potensi keunggulan yang kita punya,” ujarnya. Berangkat dari hal tersebut maka kita akan mempunyai dasar yang tepat dalam membuat kebijakan. Ada beberapa program prioritas yang telah ditetapkannya di Kudus, antara lain adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Dalam implementasinya, Pemerintah daerah tidak hanya bekerja sendiri. Pihak swasta digandeng untuk turut berperan dalam berbagai program pembangunan. “Ada beberapa sarpras publik skala besar yang dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa menggunakan sedikitpun dana pemerintah,” katanya sambil mencontohkan berdirinya Gerbang Kudus Kota Kretek sebagai salah satu contohnya.
Pendekatan yang dilakukan dalam pemerintahan yang dipimpinnya pun berbeda. Dirinya menyebut berbagai program pro rakyat yang di inisiasinya, dikomunikasikan secara langsung kepada warga masyarakat melalui program-program seperti tilik desa, open house, dialog live di radio, hingga safari jumat.
“Ide besarnya adalah, jika masyarakat memahami apa yang kita kerjakan. Maka partisipasi aktif mereka akan bisa kita munculkan. Dengan begitu, bersama-sama kita bisa mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera,” pungkasnya.
RJ
