BPP Kecamatan Jadi Posko Penyaluran Kartu Tani

oleh

Kudus, isknews.com – Kepemilikan Kartu Tani kini dipersyaratkan oleh Kementerian Pertanian ( Kementan) bagi para petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dan bantuan pemerintah lainnya.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus terkait hal tersebut menggelar rapat koordinasi membahas pemberlakuan kartu tani dengan peserta seluruh penyuluh pertanian, koordinator BPP dan komisi pengawas pupuk bersubsidi, Jumat (28/08/2020).

Bertindak selaku narasumber adalah Koordinator  Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), Kabid Tanaman Pangan Perkebunan , komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan BRI Cabang Kudus.

Suasana rapat koordinasi pemberlakuan kartu tani dengan penyuluh pertanian, koordinator BPP dan komisi pengawas pupuk bersubsidi (Foto: istimewa)

“ Mohon pada semua Koordinator, bahwa mulai sekarang BPP menjadi posko kartu tani. Jadi segala permasalahan mulai dari pendaftaran dan sebagainya, petani bisa datang ke kantor BPP ,” kata Catur Sulistiyanto saat menyampaikan sambutan, Jumat (28/08/2020).

Diungkapkan, bahwa Plt Bupati Kudus HM Hartopo memberikan apresiasi pada kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kudus saat menjadi keynote speaker seminar online nasional Perhiptani.

“ Sehingga semakin dikenal seluruh Indonesia karena seminar online diikuti 700 peserta dari 1074 yang mendaftar,” tutur Catur.

Oleh karena itu, terkait dengan pemberlakuan wajib kartu tani untuk petani diharapkan para penyuluh semakin bersemangat untuk meningkatkan kinerjanya.

“ Ini adalah lahan ibadah kita. Membantu para petani mengurus kartu tani untuk kelancaran menanam. Karena ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat dipercepat dari sebelumnya yang bakal diberlakukan mulai tahun 2021, ternyata diajukan bulan September 2020 ,” tukasnya.

Seluruh Koordinator pada masing-masing kantor BPP juga diminta untuk memasang spanduk sebagai penunjuk tempat posko kartu tani.

“ Sebagai gambaran, pemberlakuan mulai 1 September 2020 bagi petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi wajib kartu tani merupakan perintah langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan melalui surat edaran itu melalui SE nomer 13/407,” terangnya.

Namun, dalam rapat kerja bersama komisi IV DPR RI Kementerian Pertanian RI meminta relaksasi sehingga tanggal 1 September 2020 sebagai tahap mematangkan persiapan untuk dipahami daerah. Dan pemberlakuan dimulai awal tahun 2021.

Relaksasi yang dilakukan Mentan yakni penyaluran pupuk bersubsidi untuk sementara akan kembali menggunakan sistem e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) berbasis data nomor induk kependudukan (NIK).

“Cara ini sebagai upaya untuk mencapai akurasi hingga diatas 94 persen,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :