KUDUS, ISKNEWS.COM – Angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada 2026 turun menjadi 6,41 persen dari sebelumnya 6,59 persen.
Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui aktivitas sektor informal dan berbagai program perlindungan bagi pekerja rentan.
Hal itu disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris setelah menerima jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus yang dipimpin Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan hasil survei serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Kretek.
Selain penurunan angka kemiskinan, BPS juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus meningkat dari 77,94 pada 2025 menjadi 78,61 pada 2026.
Sam’ani menyampaikan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, TNI-Polri, organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, kalangan pengusaha hingga perguruan tinggi.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kudus untuk kemiskinan turun, dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen. IPM kita juga naik dari 77,94 menjadi 78,61,” ujarnya.
Menurut Sam’ani, pemerintah daerah terus berupaya menjaga kondisi ekonomi masyarakat agar tetap mampu bertahan di tengah berbagai tantangan. Salah satunya dengan mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli warga.
Ia menilai, berbagai kegiatan berskala internasional yang digelar di Kudus juga perlu dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Aktivitas tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap pendapatan warga dan perputaran ekonomi lokal.
Sam’ani turut menyinggung keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, aktivitas sektor informal memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun penataannya tetap perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.
“Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi juga sangat baik, walaupun mungkin ada sebagian masyarakat yang terganggu dengan adanya aktivitas para PKL,” katanya.
Untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, Sam’ani menyebut Sekretaris Daerah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penataan sektor informal. Pemerintah daerah berharap kebijakan yang diambil dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperhatikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
Ia juga menyinggung dukungan perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Pemkab Kudus, kata dia, telah memberikan dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja seperti tukang becak, kuli, dan pengemudi ojek daring melalui program yang disebutnya sebagai perlindungan bagi pekerja rentan.
Ke depan, pemerintah daerah membuka kemungkinan penambahan dukungan tersebut pada 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Sam’ani menegaskan, berbagai upaya tersebut perlu terus dievaluasi agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas, termasuk oleh mereka yang bekerja di sektor informal dan memiliki pendapatan tidak tetap.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan moneter, yakni berdasarkan pengeluaran rumah tangga.
“Ketika daya beli itu terjaga, dalam artian dari sisi pendapatan mereka tercukupi, kemampuan mereka untuk membeli ada, maka dari sisi angka kemiskinannya bisa turun,” jelas Eko.
Ia menerangkan, upaya menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan kemiskinan.
Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor informal, dapat menjadi bagian dari upaya tersebut, meskipun dampaknya perlu dilihat melalui kajian dan data.
Eko menambahkan, BPS juga akan melakukan pengukuran terhadap sejumlah indikator sosial ekonomi lainnya untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi masyarakat Kudus.
Terkait batas kemiskinan, Eko menjelaskan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Kudus pada 2026 berada di angka Rp640.041 per kapita per bulan. Artinya, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah batas tersebut.
Untuk rumah tangga yang terdiri atas empat orang, batas pengeluaran yang menjadi acuan mencapai Rp2.560.164 per bulan.
Angka garis kemiskinan itu meningkat dibandingkan 2025 yang sebesar Rp576.195 per kapita per bulan. Kenaikan tersebut, menurut Eko, berkaitan dengan perubahan harga kebutuhan yang turut dipengaruhi inflasi.
“Kalau garis kemiskinan kita meningkat, itu merata di seluruh Indonesia. Jawa Tengah juga semuanya meningkat,” ungkapnya.
Eko menjelaskan, garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Karena itu, perubahan harga kebutuhan sehari-hari dapat memengaruhi nilai garis kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran statistik.
BPS menghitung angka kemiskinan secara berkala setiap tahun. Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu acuan untuk melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penurunan persentase kemiskinan Kudus menjadi 6,41 persen pada 2026 menunjukkan adanya perbaikan secara agregat. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan daya beli, pendapatan pekerja informal, dan perlindungan bagi kelompok rentan agar penurunan angka kemiskinan dapat diikuti perbaikan kesejahteraan yang lebih merata. (YM/YM)
