Kudus, isknews.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memastikan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Rumah Sakit Sunan Muria telah rampung. Rumah sakit yang direncanakan berstatus RS Umum Tipe C ini disiapkan dengan kapasitas 105 tempat tidur (TT) dan memiliki layanan unggulan di bidang penyakit paru, termasuk penanganan Tuberkulosis (TB) MDR.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, dr. Mustiko Wibowo, mengatakan DED beserta visualisasi bangunan 3D telah diselesaikan pada tahun anggaran 2025. Rumah sakit tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik Pemerintah Daerah seluas sekitar 10.000–11.000 meter persegi di kawasan Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kudus, dengan lingkungan yang masih relatif kosong dan tenang.
“DED-nya sudah jadi, sudah selesai. Jadi nanti rumah sakit ini kita rancang empat lantai dengan kapasitas sekitar 105 tempat tidur,” ujar Mustiko saat ditemui wartawan, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, secara layanan RS Sunan Muria akan berfungsi sebagai rumah sakit umum dengan pelayanan dasar seperti bedah, penyakit dalam, anak, hingga saraf. Namun, kekhasan rumah sakit ini terletak pada layanan paru yang dirancang terpisah dari gedung utama.
“Kita punya bangsal paru sendiri, baik untuk TB biasa maupun TB MDR. Letaknya terpisah dari gedung utama, karena secara lingkungan kadar oksigennya bagus dan tidak berdekatan dengan permukiman,” jelasnya.
Menurut Mustiko, penempatan layanan paru di kawasan RS Sunan Muria dinilai ideal karena suasananya yang tenang dan jauh dari kepadatan penduduk. Selain layanan paru, Dinas Kesehatan juga membuka peluang pengembangan layanan rehabilitasi napza, yang hingga kini belum tersedia di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
“Ke depan, konsep rehabilitasi napza juga kami pertimbangkan di sini. Karena suasananya mendukung untuk proses pemulihan,” tambahnya.
Terkait anggaran, Mustiko menyebut estimasi kebutuhan dana pembangunan fisik rumah sakit mencapai Rp140–150 miliar, yang mencakup pembangunan gedung empat lantai beserta instalasi pendukung seperti IPAL, namun belum termasuk pengadaan sarana prasarana medis seperti tempat tidur dan alat kesehatan.
“Kalau itu sudah jadi semua bangunannya, kisaran 140 sampai 150 miliar. Itu murni bangunan, belum isi,” terangnya.
Awalnya, pembangunan tahap pertama direncanakan dimulai pada 2026 dengan dukungan dana cukai hasil tembakau (DBHCHT) sekitar Rp40 miliar. Namun, akibat pemangkasan anggaran DBHCHT, rencana tersebut terpaksa ditunda.
“Karena dana cukai dipotong cukup banyak, terpaksa rencana tahap awal 2026 kita coret. Kita sekarang menjajaki alternatif pendanaan lain,” kata Mustiko.
Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah kerja sama dengan pihak swasta, termasuk investor asing yang sebelumnya telah melakukan pertemuan awal dengan Pemkab Kudus.
“Sudah ada pertemuan awal, masih perkenalan. Belum masuk ke sistem kerja sama atau skema pendanaan. Masih perlu banyak rapat lanjutan,” ungkapnya.
Mustiko menegaskan, prioritas anggaran Dinas Kesehatan saat ini difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Universal Health Coverage (UHC) untuk jaminan kesehatan warga tidak mampu, serta rehabilitasi fasilitas dan alat kesehatan yang mendesak.
“Untuk SDM rumah sakit juga belum kami siapkan sekarang, karena masih menunggu kejelasan sumber anggaran. Rencananya bertahap, mulai bangunan dulu, lalu pengisian sarpras, baru rekrut tenaga,” pungkasnya. (AS/YM)
