Kudus, isknews.com – Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), memberikan pandangannya terkait tantangan demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ia menyoroti fenomena politik uang yang terus menjadi permasalahan laten dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Selama demokrasi masih diwarnai politik uang, maka kita akan selalu melahirkan demokrasi yang tidak sehat,” ujar Dr. Hidayatullah kepada wartawan, Selasa 26 November 2024 di UMK.
Menurutnya, politik uang tidak hanya mencederai esensi demokrasi, tetapi juga memicu tingginya biaya politik yang berujung pada peningkatan tindak pidana korupsi.
Ia menilai, meskipun Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati sudah secara normatif melarang politik uang, penerapannya di lapangan masih menemui banyak kendala. Salah satu faktor utama adalah adanya perbedaan penafsiran antara politik uang dan biaya politik, yang kerap dijadikan celah oleh para pelaku politik.
“Secara normatif, undang-undang sudah jelas membedakan antara politik uang dan biaya politik. Namun, dalam praktiknya, keduanya sering disamarkan. Hal ini menjadikan undang-undang terlihat tidak tegas, apalagi didukung oleh masyarakat yang secara langsung menikmati politik uang,” tambahnya.
Dr. Hidayatullah juga menyoroti kompleksitas membangun sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Ia menyebut, demokrasi yang ideal sering kali hanya dapat diterapkan di negara maju yang sudah sejahtera, sedangkan Indonesia masih menghadapi masalah kesejahteraan yang menjadi tantangan besar.
“Perjalanan demokrasi yang tidak sehat tidak akan melahirkan pemimpin yang ideal. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari sisi edukasi masyarakat maupun pembangunan sistem yang mendukung terciptanya demokrasi yang sehat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari dunia akademik, Dr. Hidayatullah menegaskan bahwa perguruan tinggi berperan memberikan seruan moral kepada masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menghindari politik uang demi terciptanya pemimpin yang ideal, yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Dengan menghindari politik uang, kita berharap dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar ideal dan membawa kemajuan bagi bangsa,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk terus berupaya menjaga integritas demokrasi, baik melalui kesadaran masyarakat, edukasi politik, maupun reformasi sistem pemilu. (ASYM)
