Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus resmi memperkuat struktur birokrasi dengan menempatkan enam pejabat setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Pengisian jabatan strategis ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat kinerja pelayanan publik.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Pendapa Kabupaten Kudus dan dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.
Enam pejabat yang dilantik menempati posisi kepala perangkat daerah dan jabatan strategis lain yang selama ini menjadi penopang utama roda pemerintahan daerah.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa pengisian jabatan setingkat JPT Pratama tersebut telah melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga rekomendasi instansi berwenang.
“Pengisian jabatan ini bukan sekadar rotasi atau promosi, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem birokrasi agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya usai pelantikan, Jumat (30/1/2026).
Ia menekankan, para pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang konkret dan terukur.
Menurutnya, jabatan JPT Pratama menuntut kepemimpinan yang kuat, kemampuan manajerial, serta integritas yang tinggi.
“Pejabat JPT Pratama harus mampu menjadi motor penggerak organisasi, membangun kolaborasi lintas sektor, serta memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sam’ani juga mengingatkan pentingnya inovasi dan percepatan kerja di tengah tantangan birokrasi modern.
Digitalisasi layanan, transparansi, serta akuntabilitas kinerja disebutnya sebagai hal yang tidak bisa ditawar.
“Jangan bekerja biasa-biasa saja. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan terobosan dan keberanian mengambil langkah-langkah inovatif,” pesannya.
Sementara itu, disinggung soal posisi Kepala BKPSDM yang belum terisi, menurut Bupati, karena ada kendala berupa surat dari persetujuan dari Kemendagri yang belum turun.
“Untuk BKN sudah, tapi ada surat yang masih menunggu,”kata Bupati.
Sedangkan untuk posisi Direktur RSUD dr Loekmono Hadi, Bupati menyebut akan diisi oleh Plt yakni dr Mustiko Wibowo.
Dari enam jabatan tersebut, lima di antaranya adalah hasil Seleksi Terbuka (Selter) yang selama beberapa bulan terakhir dilaksanakan. (YM/YM)
