Dilibatkan dalam Percepatan Penanganan Stunting, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dapat Insentif BBM

oleh -175 Dilihat
Bupati Kudus, Dr. H. Sam’ani Intakoris, M.M. dalam Rakerwil Kecamatan Kota dan Mejobo di Aula Kelurahan Mlatinorowito, Rabu (30/7/2025). (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menekan angka stunting kini makin serius dengan menggandeng unsur TNI dan Polri di tingkat desa.

Melalui kebijakan terbaru, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di 123 desa se-Kabupaten Kudus akan menerima insentif berupa dukungan biaya BBM setiap bulan, yang dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perubahan APBD 2025.

Langkah ini sekaligus menjadi pengakuan atas peran penting dua unsur aparat tersebut dalam membantu deteksi dini dan pemantauan kesehatan ibu hamil serta balita di desa tempat mereka bertugas.

“Kami support Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan BBM agar mereka semangat turun ke lapangan. Stunting ini bukan hanya masalah gizi, tapi juga pengawasan sejak dini,” kata Bupati Kudus, Dr. H. Sam’ani Intakoris, M.M. dalam Rakerwil Kecamatan Kota dan Mejobo di Aula Kelurahan Mlatinorowito, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, percepatan penurunan stunting tidak akan berhasil jika hanya dibebankan kepada tenaga medis. Diperlukan pendekatan kolaboratif dan lintas sektor, termasuk unsur keamanan dan pertahanan yang memiliki akses langsung ke masyarakat.

“Semua harus kolaborasi. Kita tidak bisa biarkan kader dan bidan bekerja sendiri di lapangan,” ujarnya.

Kepala Dinas PMD Kudus, Famny Dwi Arfana, menambahkan bahwa insentif BBM ini masing-masing akan dianggarkan sebesar Rp200 ribu per bulan per orang melalui APBDes setiap desa. Untuk teknis penyalurannya, Pemkab masih mengkaji apakah akan disalurkan dalam bentuk tunai atau barang.

“Sesuai arahan Pak Bupati, insentif ini akan dimulai pada anggaran perubahan tahun ini. Teknisnya masih dibahas, tapi sudah masuk dalam skema penganggaran ADD,” jelas Famny.

Keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam isu stunting juga dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan edukasi, melakukan pemantauan, sekaligus memberi pengawasan terhadap intervensi gizi yang dijalankan.

Sebelumnya, Bupati Sam’ani juga mendorong agar aparat keamanan dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan desa. Tak hanya soal kesehatan, tetapi juga pendampingan kegiatan desa agar setiap program berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Kita juga minta pendampingan dari kepolisian dan kejaksaan. Ini penting untuk menjamin program berjalan aman, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi stimulus bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tetapi juga menciptakan pola kerja lintas sektor yang solid di tingkat desa. Dengan begitu, penanganan stunting bisa lebih cepat, terukur, dan menyentuh langsung ke sasaran. (YM/YM)