KUDUS, ISKNEWS.COM – DPRD Kabupaten Kudus akan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dengan menitikberatkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengawalan dilakukan mulai dari tahapan pembahasan di komisi hingga pelaksanaan anggaran agar seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Anggota DPRD Kudus, Irwansyah, menyampaikan bahwa jawaban Bupati Kudus Sam’ani Intakoris terhadap pandangan umum fraksi-fraksi menjadi salah satu bahan penting untuk pembahasan berikutnya. Berbagai masukan dari masing-masing fraksi akan dikaji lebih lanjut melalui komisi terkait.
Ia berharap proses pembahasan tersebut dapat berlangsung lancar sehingga program yang telah direncanakan bisa segera direalisasikan sesuai ketentuan.
“Setelah bupati menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi, selanjutnya akan kami tindak lanjuti melalui pembahasan di komisi-komisi terkait. Harapannya, seluruh tahapan berjalan lancar dan program yang direncanakan bisa segera direalisasikan,” ujar Irwansyah.
Terkait agenda pembahasan, Irwansyah menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kudus. Tahapan tersebut diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga penghujung November 2026, sehingga program yang telah disepakati diharapkan dapat mulai dijalankan pada Desember mendatang.
Menurutnya, penyusunan APBD bukan sekadar menentukan alokasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki tujuan yang terukur dan sesuai kebutuhan warga. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Di samping pembahasan anggaran, ia juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif di tengah perkembangan politik nasional. Kudus perlu memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki supaya roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak mengalami hambatan.
Irwansyah menilai pemerintah daerah harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi politik di tingkat nasional.
“Di tengah dinamika politik nasional, Kudus harus tetap fokus pada potensi daerah. Pemerintah harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga agenda pembangunan tetap berjalan dan kondisi ekonomi maupun stabilitas politik daerah terjaga,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya komunikasi dan sinergi yang berkesinambungan antara eksekutif, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat terus berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Irwansyah berharap seluruh rangkaian pembahasan Raperda APBD 2027 dapat dituntaskan sesuai jadwal dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan DPRD diharapkan mampu memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus.
Sementara itu, dalam rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris turut memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satu target yang disampaikan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp778,82 miliar atau setara 41,80 persen dari keseluruhan pendapatan daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemkab Kudus akan mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi. Langkah lainnya mencakup pembaruan data potensi pendapatan, penagihan piutang, pemanfaatan aset milik daerah, serta pengembangan sistem transaksi non-tunai.
Sam’ani menegaskan, peningkatan PAD akan diupayakan melalui optimalisasi sumber pendapatan yang sudah tersedia tanpa harus membebani masyarakat dengan penyesuaian tarif pajak maupun retribusi.
Selain menggenjot pendapatan, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga efektivitas belanja agar anggaran yang tersedia benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan. Prioritasnya mencakup pemerataan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, penguatan koperasi, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai masukan dari fraksi DPRD, termasuk mengenai persoalan sampah, kebersihan lingkungan, dan pelayanan publik, juga akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran 2027. (AS/YM)
