Kudus, isknews.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan kepada masyarakat desa. Justru dalam kondisi tersebut, desa didorong tetap adaptif, kolaboratif, dan inovatif agar roda pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, mengatakan hal tersebut saat ditemui pada Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Lapangan Tenis Indoor Angga Sasana Krida, Senin (12/1/2026).
Menurut Famny, Bupati Kudus berulang kali menekankan filosofi “tiga ikat”, yakni ikat kepala, ikat pinggang, dan ikat sepatu. Filosofi ini menjadi pengingat agar seluruh elemen desa tetap fokus, efisien, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Pesan Pak Bupati jelas, meskipun anggaran terbatas, semangat pelayanan publik tidak boleh kendor. Masyarakat juga perlu memahami bahwa kondisi pembangunan desa saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya desa masih mampu membangun infrastruktur di banyak titik, seperti pembangunan atau pengecoran jalan. Namun pada tahun ini, jumlah kegiatan fisik tersebut kemungkinan mengalami pengurangan sehingga diperlukan penyesuaian skala prioritas.
Oleh karena itu, Famny mendorong seluruh elemen desa untuk memperkuat kolaborasi dan menghadirkan inovasi, terutama dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan desa. Menurutnya, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi kekuatan ekonomi desa yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, penggunaan Dana Desa tahun ini telah diatur melalui pedoman yang mengacu pada ketentuan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain PKK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Posyandu, Program Kampung Iklim (Proklim), serta dukungan terhadap KDMP.
“Ini semua merupakan elemen penting yang harus diperhatikan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan agar tetap tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) juga menjadi perhatian. Menurut Famny, pembentukan Destana tidak semata-mata bergantung pada anggaran, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai relawan.
“Unsur masyarakat seperti Linmas, RT/RW, PKK, hingga relawan memiliki peran penting. BPBD juga mendukung melalui pendampingan, edukasi, dan pelatihan agar desa mampu mengantisipasi kondisi darurat sejak dini,” terangnya.
Terkait pengembangan KDMP, Famny menyebut saat ini terdapat 78 KDMP di Kabupaten Kudus yang masih dalam proses pembangunan dari nol, dengan sebagian di antaranya telah mencapai progres hingga 80 persen. Namun, ia mengakui masih ada kendala, terutama terkait ketersediaan lahan di sejumlah desa dan kelurahan.
“Beberapa desa terkendala luasan lahan, status lahan hijau, hingga tidak memiliki lahan sama sekali, terutama di wilayah perkotaan. Untuk kondisi seperti ini, diperlukan intervensi dari pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (AS/YM)
