Kudus, isknews.com – Dari sisi organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus kembali menjadi instansi dengan serapan anggaran terendah.
Berdasarkan data per Agustus, serapan DPU PR tahun 2024 tercatat 17,87 persen. Namun, pada periode yang sama tahun 2025, angka itu justru menurun menjadi 13,32 persen.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya realisasi pembangunan infrastruktur di daerah.
Plt Kepala DPU PR Kudus, Harry Wibowo, mengakui rendahnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis.
Salah satunya adalah adanya perubahan anggaran yang cukup besar pada tahun berjalan sehingga membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pengadaan.
“Karena kita ditambahi perubahan anggaran yang cukup lumayan besar. Harus ada proses pengadaan dulu, sebelum pengadaan ada perencanaan. Itu yang pertama,” jelas Harry.
Ia menambahkan, sistem pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya menggunakan versi 5 kini beralih ke versi 6. Perubahan metode ini turut memengaruhi kecepatan pelaksanaan.
“Kalau di versi 5 itu pakai negosiasi, sekarang versi 6 menggunakan kompetisi. Artinya, otomatis lebih dari satu penyedia yang akan dievaluasi. Kalau dulu cukup satu penyedia bisa jalan, sekarang tidak bisa lagi. Teman-teman penyedia juga masih perlu memahami perbedaan ini,” terangnya.
Hary menyebutkan, total anggaran perubahan yang harus dikelola DPU PR mencapai Rp62 miliar, sehingga total anggaran yang kini ditangani dinasnya sekitar Rp100 miliar lebih. Hingga September ini, realisasi serapan baru mencapai 18,3 persen.
“Target kita harus di atas 90 persen. Kalau 100 persen hampir mustahil karena selalu ada selisih antara pagu dengan HPS,” ujar Harry.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa bidang Bina Marga menjadi sektor dengan beban terberat, mengingat sebagian besar anggaran perubahan dialokasikan untuk pembangunan jalan.
“Memang paling banyak di bidang Bina Marga. Karena untuk anggaran perubahan kemarin paling banyak dijajang ke pembangunan jalan, porsinya cukup besar,” katanya.
Meski demikian, pihaknya optimistis dapat mengejar target sesuai arahan Bupati Kudus agar pembangunan bisa tuntas pada Desember mendatang. Sejumlah strategi percepatan pun telah disiapkan.
“Alternatif percepatan sementara ini adalah menambah jumlah alat dan jam kerja. Karena waktunya sudah pasti, Desember harus selesai. Mau tidak mau metode yang kita gunakan harus menambah kapasitas pekerjaan di lapangan,” tegas Harry.
Ia berharap, dengan dukungan kebijakan pimpinan serta kerja sama dari seluruh pihak, pembangunan infrastruktur di Kudus tetap bisa terealisasi sesuai rencana meski waktu yang tersisa semakin terbatas. (YM/YM)
