Kudus, Isknews.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Rabu (19/02/2025).
Acara yang berlangsung di Kudus ini dipimpin oleh Famny Dwi Arfana, S.STP, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan terkait.
Forum ini membahas arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kemandirian desa, optimalisasi tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan lembaga kemasyarakatan.
Salah satu fokus utama dalam perencanaan ini adalah optimalisasi penyusunan profil desa dan kelurahan serta peningkatan kerja sama antar desa guna memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, Dinas PMD merancang berbagai pelatihan, termasuk bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Peningkatan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi salah satu perhatian utama dalam forum ini. Data menunjukkan perkembangan signifikan dalam jumlah BUMDes di Kabupaten Kudus, yang mengalami peningkatan dari 32 pada tahun 2019 menjadi 112 pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai 119 pada tahun 2025. Dari total 123 desa di Kabupaten Kudus, sebanyak 119 desa telah memiliki BUMDes, sementara 4 desa lainnya masih dalam tahap pembentukan.
Adapun sektor usaha BUMDes meliputi perdagangan dan jasa umum yang mencakup 68 persen dari total BUMDes, diikuti oleh sektor pelayanan publik sebesar 22 persen, wisata desa sebesar 3,4 persen, serta pengolahan dan manufaktur sebesar 5 persen.
Dalam forum ini juga dibahas pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal yang mencakup berbagai sektor industri dan wisata. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain pengembangan kawasan industri di Desa Kandangmas, kawasan wisata Colo di Kecamatan Dawe, serta pengembangan kawasan Kudus Heritage di sekitar Menara Kudus.
Pembangunan infrastruktur desa juga menjadi prioritas dalam rencana kerja yang disusun, sejalan dengan peningkatan alokasi dana desa dari Rp 134,5 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 140,6 miliar pada tahun 2025. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, termasuk proyek TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti Infrastruktur Pedesaan di beberapa kecamatan.
Selain itu, Dinas PMD berkomitmen untuk mendukung program prioritas nasional dalam penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat.
Upaya ini mencakup pelatihan kader pembangunan manusia di desa, sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, serta optimalisasi program ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir forum, Dinas PMD menegaskan komitmennya dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing melalui kebijakan dan program yang terstruktur.
Penyusunan Renja 2024 dan Renstra 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan desa agar lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (YM/YM)
