Kudus, isknews.com – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Wilayah Jawa dan Bali yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/6/2026).
Forum yang mempertemukan kepala daerah dan unsur Forkopimda dari berbagai wilayah di Jawa dan Bali tersebut menjadi ajang penyelarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait peran Forkopimda dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung program pembangunan. Selain isu kemiskinan, pengangguran, pengendalian inflasi, dan penguatan fiskal daerah, Djamari juga menyoroti tantangan yang muncul di era digital.
Menurutnya, ruang digital saat ini menjadi arena yang perlu mendapat perhatian serius karena maraknya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu persatuan masyarakat.
“Kita saat ini menghadapi medan perjuangan baru, yaitu ruang digital. Di sana banyak beredar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Negara harus hadir dan aktif mengawasi ruang tersebut agar tidak dikuasai pihak-pihak yang ingin merusak persatuan bangsa,” tegas Djamari.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan serta kelancaran pembangunan.
Ia menyebut terdapat tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni penyelarasan kebijakan agar regulasi pusat dan daerah berjalan searah, integrasi perencanaan dan penganggaran supaya program pembangunan tepat sasaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis.
“Fokus utama meliputi penyelarasan kebijakan untuk menjamin konsistensi regulasi pusat dan daerah, integrasi perencanaan dan penganggaran agar program daerah tepat sasaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian isu strategis bersama,” jelas Tito.
Tito juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu daerah. Karena itu, Forkopimda diminta aktif melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, memperkuat pengawasan pemerintahan, serta mencegah praktik korupsi.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Sam’ani menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda di daerah.
Menurutnya, sinergi yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami siap menjalankan setiap arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Bersama Forkopimda Kudus, kami akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar pembangunan di Kudus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujar Sam’ani.
Rangkaian kegiatan Rakor Forkopimda Jawa-Bali ditutup dengan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang berlangsung di Yogyakarta Marriott Hotel. Acara tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. (AS/YM)
