KUDUS, isknews.com – Hasil survai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dijadikan dasar pengajuan upah pekerja perusahaan di Kabupaten Kudus pada 2016 mendatang, ternyata nilai nominalnya lebih rendah, dibandingkan Upah Minimum Kabupaten Kudus 2015. Hasil survai KHL pada Agustus 2015 sebesar Rp 1.327.090, sedangkan UMK Kabupaten 2015 sebesar Rp 1.380.000.
Kepala Dinas Soslal Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kudus, Drs Lutful Hakim, melaui Kasie Hubungan Industrial, Suwarno, kepadaisknews.com, Kamis (27/8), membenarkan hal itu. Survai KLH itu dilakukan di empat pasar besar di Kudus, yakni Pasar Kliwon, Pasar Bitingan, Pasar Jember dan Pasar Jekulo, sejak Februari 2015. Tim survai terdiri atas unsur Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai ketua tim, pemerintah (Dinsosnakertrans), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewakili unsur perusahaan, dan dari unsur pekerja yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Menurut Suwarno, survai KHL itu sudah dilakukan 7 kali sejak mulai Januari 2015, kecuali pada Juli 2015 tidak dilakukan survai, karena sedang bulan puasa. Angka hasil survai KHL pada bulan enam, Juli 2015, sebesar Rp 1.316.588, sedangkan pada survai selanjutnya, yakni Agustus 2015, berubah atau meningkat menjadi Rp 1.327.090. “Setiap bulan, hasil survai itu langsung dilaporkan kepada Kepala Dinsosnakertrans, selaku Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, sebagai bahan masukan usulan besaran UMK 2016, kepada bupati.”
Diterangkan lebih lanjut, survai KHL terdiri atas 7 kelompok yang seluruhnya mencakup 60 item, per pekerja, per bulan. Yakni kelompok makanan dan minuman total keseluruhan sebesar Rp 526.225, sandang sebesar Rp 97.928, perumahan sebesar Rp 431.496, pendidikan sebesar Rp 21.133, transportasi sebesar Rp 186.000, kesehatan sebesar Rp 43.096, dan kelompok rekreasi dan tabungan sebesar Rp 27.271. “Sehingga dari tujuh kelompok itu kalau dijumlahkan, sebesar Rp 1327.090, itulah hasil survai KHL di Kabupaten Kudus pada delapan bulan terakhir 2015.” (DM
