Kudus, isknews.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengukuhkan kepengurusan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan (BPEK) Kabupaten dan Kecamatan se-Kudus, Rabu (09/07/2025).
Langkah ini menjadi upaya konkret dalam memperkuat sinergi antara partai politik dan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Indo Sofiantoro, pengusaha muda yang aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), ditunjuk sebagai Ketua BPEK Kabupaten Kudus. Di bawah kepemimpinannya, BPEK diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai lembaga pendamping, tapi sebagai mitra tumbuhnya UMKM, PKL, dan pelaku ekonomi kreatif di Kudus. BPEK ini akan jadi motor penggerak dari bawah agar masyarakat punya daya saing dan mampu keluar dari jerat kemiskinan,” tegas Indo Sofiantoro.
Wakil Ketua BPEK Jawa Tengah, Sam’ani Intakoris, menuturkan bahwa pasca pengukuhan, langkah awal BPEK adalah merumuskan program kerja yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus. Ia menekankan pentingnya sinergi dan intervensi bersama terhadap warga miskin agar program yang dicanangkan tidak hanya bersifat seremonial.
“Setelah dilantik, kita langsung raker menyusun program. Bisa menambah, mengurangi, atau membuat inovasi baru. Yang penting masyarakat menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya,” kata Sam’ani.
Ia menambahkan bahwa BPEK akan menyusun SOP serta tupoksi yang jelas agar seluruh pengurus bekerja secara terarah dan terukur dalam mendampingi masyarakat di tingkat desa.
Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf Chudlori, menjelaskan bahwa pembentukan BPEK merupakan instrumen penting dalam menjalankan amanah Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
“BPEK dibentuk untuk mempercepat program-program strategis pengentasan kemiskinan. Ini bukan hanya di Kudus, tapi seluruh Jawa Tengah. PKB siap bergerak bersama pemerintah dan masyarakat,” ungkap Gus Yusuf.
Ia juga menyoroti pentingnya akselerasi pemberdayaan UMKM dan pengembangan teknologi digital bagi anak muda, yang menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah.
Ketua DPC PKB Kudus, Mukhasiron, menyampaikan bahwa kepengurusan BPEK Kudus telah terbentuk lengkap hingga tingkat desa. Ia menyebut, sektor UMKM dan ekonomi kreatif harus mendapat perhatian serius seiring penurunan kontribusi industri rokok akibat kebijakan regulasi pusat.
“UMKM, PKL, dan pelaku ekonomi kreatif harus jadi pilar utama ekonomi Kudus. Kita tidak bisa hanya bergantung pada industri rokok. Maka kehadiran BPEK ini sangat strategis untuk mendorong ekonomi masyarakat,” jelas Mukhasiron.
Ia menambahkan bahwa pengurus BPEK diisi oleh para pelaku usaha aktif, bukan hanya kader partai, agar proses pendampingan bisa langsung menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
Kegiatan pengukuhan juga diisi dengan rencana pembentukan program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, dan pendampingan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang pasar, termasuk pada kegiatan rutin seperti Car Free Day dan rencana Car Free Night di Kota Kudus.
“Ini bukan agenda politik. Ini soal komitmen membangun Kudus dari bawah. Kami ingin agar rakyat benar-benar merasakan dampak kehadiran BPEK,” tutup Indo wakil ketua DPRD Kudus ini. (YM/YM)
