Ini Yang Dilakukan Pemkab Agar Kudus Bebas Korupsi

oleh -1,464 kali dibaca
Bupati Musthofa saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi TP4D di komplek Setda Kudus, Senin (13/6)

Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersama Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D), mengadakan pendampingan sosialisasi pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan aturan yang berlaku, Senin (13/6). Sehingga bisa terhindar dari kasus korupsi yang kerap menjerat para pejabat daerah.

Bupati Musthofa saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi TP4D di komplek Setda Kudus, Senin (13/6)
Bupati Musthofa saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi TP4D di komplek Setda Kudus, Senin (13/6)

Acara yang digelar di komplek Setda Kudus tersebut dihadiri Bupati Musthofa, Sekda Kudus, seluruh SKPD dan para kontraktor rekanan Pemkab Kudus. Hadir pula sebagai narasumber perwakilan dari LKPP Jakarta, Kejati Jawa Tengah, Kajari Kudus, dan Polres Kudus.

Bupati Musthofa yang ditemui usai memberikan sambutan mengatakan, pendampingan dari TP4D ini sangat diperlukan, agar pemerintah daerah bisa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga potensi korupsi dari pengadaan barang dan jasa bisa ditekan seminimal mungkin.

”Nantinya TP4D diharapkan bisa mendampingi dan mengarahkan kita bagaimana penggunaan anggaran yang benar. Sehingga diharapkan ke depannya tidak ada lagi pejabat di Kudus yang terjerat kasus korupsi dari pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Musthofa menambahkan, acara sosialisasi ini merupakan yang pertama kali diadakan di Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan, lanjutnya, ini merupakan terobosan yang sangat bagus demi terciptanya Kudus bebas korupsi.

Sementara itu Kajari Kudus Hasran HS dalam sambutannya mengatakan, TP4D tidak untuk ditakuti, namun bersama-sama untuk kerja sama dan menjaling hubungan yang baik, saling berkoordinasi. Supaya bisa terjalin komunikasi yang baik dan para pejabat dapat mengerti aturan yang berlaku sesuai arahan dari TP4D.

Disisi lain Sekretaris TP4D Kejati Jateng Wiranto memaparkan, pendampingan ini bertujuan untuk mengantisipasi sebelum para pejabat daerah terjerat masalah korupsi. ”Intinya keberadaan TP4D ini untuk mendampingi dan mengarahkan supaya dalam pengadaan barang dan jasa dapat sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya. (MK)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.