Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi, serta penyiapan inovasi akses pedestrian ramah disabitas. Selain itu, Pemkab Kudus juga mendorong peningkatan fungsi layanan transporasi serta inovasi pada penilaian Wahana Tata Nugraha.
Layanan transportasi merupakan salah satu layanan publik yang vital. Adanya fasilitas dan pengaturan transportasi yang baik tentu menjadi faktor utama dalam perputaran kegiatan perekonomian. Untuk itulah Pj. Bupati Kudus terus melalui Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan transportasi ini. Termasuk di dalamnya adanya inovasi yang terus dikembangkan.
Salah satunya yaitu konsep Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk layanan penerangan jalan umum (LPJU). Hal ini dipaparkan Penjabat Bupati Kudus Dr. M. Hasan Chabibie di hadapan tim penilai anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN), di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
“Saya berharap Kudus nantinya terang di semua titik. Jadi tidak ada lagi wilayah Kudus (jalan) yang gelap,” ujar Hasan seusai acara.
Selain itu, Penjabat Bupati akan membenahi dalam pemenuhan sarana prasarana yang lebih baik. Diantaranya yaitu adanya transportasi umum yang terintegrasi dan penataan pedestrian.
“Semoga nanti bisa terwujud dan saya berterima kasih atas kerja keras teman-teman di Dinas Perhubungan serta OPD lain yang terkait. Serta kita mendapat hasil yang terbaik untuk masyarakat Kudus,” tambahnya.
Hasan Chabibie juga mendorong agar ke depan, pembenahan infrastruktur dan akses pedestrian di kawasan Kudus juga bisa ramah warga disable. “Jadi, kan memang kami sedang fokus mendorong peningkatan layanan transporasi. Juga, dalam perbaikan ke depan, kami fokus agar jalan-jalan pedestrian bisa ramah disabilitas,” ungkapnya Hasan Chabibie, yang juga Kepala BKHM Kemendikbudristek.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Catur Sulistiyanto menyebut, bahwa sebelumnya Kudus mendapatkan penghargaan WTN Tanpa Catatan di tahun 2019.
“Semoga tahun ini kita kembali meraih prestasi tersebut,” harap Catur.
Acara penilaian ini dihadiri dewan juri dari unsur Masyarakat Transportasi Indonesia, Kemendagri, KemenPUPR, Korlantas Polri, Kemenhub, serta STTD. (AS/YM)
