Lagi, Buruh PR Kembang Surya Kudus Gelar Aksi Tuntut Hak dan Kewajiban Perusahaan

oleh -1,114 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Belum genap satu bulan Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei, momentum tersebut dinodai ketidak harmonisan hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan di lingkungan Pabrik Rokok (PR) Kembang Surya. Akibatnya, puluhan buruh kecil yang merasa diperlakukan tidak proporsional dengan perusahaan menggelar aksi demo.

Pabrik Hasil Tembakau yang mengantongi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 070755095-060300-8120219200351 dan berlokasi di Desa Ploso RT 04/ RW 02, Kecamatan Jati Kudus ini, dari catatan isknews.com hampir setiap tahun terjadi perselisihan antara buruh dengan perusahaan. Dan, permasalahannya selalu sama yakni, terkait upah dan kesejahteraan buruh.
Hal itu dikatakan salah satu buruh yang turut menggelar aksi, Jumlah. Menurut pekerja yang sudah sepuluh tahun menjadi tenaga giling ini, tuntutan teman-teman mereka sebenarnya masih dalam batas kewajaran.

“Pertama kita menuntut kenaikan upah borong, kepersertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan, pengusulan buruh menerima BLT dari bagi hasil cukai, dan tunjangan hari raya (THR) setiap tahunnya,” jelas Jumlah kepada wartawan.

Mengenai kenaikan upah borong, lanjutnya, tuntutan mereka tidak muluk-muluk yakni untuk upah borong per seribu batang menjadi Rp31.000 atau naik Rp2.000 dari yang selama ini mereka terima sebesar Rp29.000. Dari upah yang diterima tersebut masih dibagi dua dengan rincian, tenaga giling mendapat Rp17.000 sedang tenaga bathil kebagian Rp12.000.

“Jika sehari rata-rata kami mendapat borong giling sebanyak empat ribu batang, maka penghasilan yang bisa kita bawa pulang tidak seberapa. Dengan kondisi seperti itu kita juga tidak pernah menuntut yang neko-neko karena kami masih bisa memahaminya,” lanjutnya.

“Kami menuntut kenaikan upah borong karena biaya hidup semakin meningkat dan semua bahan kebutuhan pokok juga naik. Padahal kami tidak pernah membandingkan dengan perusahaan besar atau perusahaan rokok lain yang upah borongnya hampir dua kali lipat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ploso, Mas’ud yang setiap ada perselisihan di PR Kembang Surya selalu menjadi tumpuhan keluh kesah para buruh. Demikian juga ketika buruh akan menggelar demo, sebelum beraksi mereka datang ke Kantor Desa untuk memberitahukan rencananya dan minta untuk dijembatani berdialog dengan pemilik perusahaan.

“Setiap ada perselisihan kita (pemerintah desa) selalu menjadi tumpuhan keluh kesah buruh. Akan tetapi, pemilik atau staf perusahaan tidak bisa kita hubungi bahkan gerbang pabrik ditutup,” jelas Mas’ud.

Karena seringnya terjadi perselisihan di PR Kembang Surya itu, lanjutnya, warga Desa Ploso merasa sangat terganggu. Bahkan, dengan kejadian tersebut warga sudah kompak untuk menutup atau menyegel pabrik dengan harapan pemilik perusahaan mau memperbaiki manajemennya dan menjaga kondusifitas lingkungan.

“Beruntung warga kami masih bisa diajak bicara. Kalau sampai warga emosi dan benar-benar menyegel pabrik, saya sebagai kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa karena memang warga merasa sangat terganggu. Tetapi warga masih bisa toleransi perimbangannya kasihan dengan nasib buruh jika kehilangan pekerjaan,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Nakerperinkop UMKM) Rini Kartika Hadi dan stafnya yang datang ke lokasi, tidak memberikan solusi apapun. Kepada buruh, Rini hanya menjanjikan akan menjembatani keluhan buruh dengan pihak perusahaan.

“Dari catatan kami, PR Kembang Surya memang untuk tahun 2024 tidak mengusulkan buruhnya menerima BLT Cukai. Usulan itu harusnya diserahkan keada kami (Disnaker) di akhir tahun 2023 untuk kita lanjutkan ke Kantor Bea dan Cukai sehingga pekerja disini tidak tercatat sebagai penerima BLT,” jelasnya dihadapan puluhan buruh.

Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, buruh menuntut supaya dinas tenaga kerja bisa memaksa perusahaan memenuhi tuntutannya termasuk memberika ganti BLT Cukai yang tidak bisa mereka terima karena pihak manajemen pabrik sengaja tidak mengusulkan atau mengajukan bantuan. (jos)

KOMENTAR SEDULUR ISK :