Kudus, ISKNEWS.COM – Puluhan perusuh berhasil menguasai Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus selama dua jam, Sabtu (03-02-2018). Mereka melakukan aksi unjuk rasa karena tidak puas dengan hasil pelaksanaan pemilihan bupati Kudus, yang dinilai sarat kecurangan.
Para pendemo menuntut dilakukan pemungutan ulang, karena pada saat pencoblosan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Massa yang datang sambil berorasi sempat ditemui negosiator dari KPU Kudus, namun tidak ada solusi yang didapat.
Akhirnya massa mulai bertindak anarkis. Kejadian itu direspon polisi dengan mengerahkan anggota dalmas untuk memukul mundur. Gas air mata dan water canon serta unit satwa K-9 dengan membawa anjing pelacak juga terpaksa digunakan untuk membubarkan massa.
Massa yang terdesak akhirnya memilih mundur membubarkan diri. Beberapa di antaranya ada yang diamankan karena dinilai sebagai provokator.
Eits, itu bukanlah kejadian betulan. Tapi hanya pelaksanaan Gladi Sispamkota dalam rangka menghadapi rusuh massa atay konflik sosial Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Kudus.
Dalam kegiatan itu melibatkan 600 personel kepolisian anggota Polres Kudus dan Polsek Jajaran. “Kita libatkan seluruh anggota 600 personel, kecuali yang tugas piket fungsi,” kata Kapolres Kudus AJBP Agusman Gurning kepada ISKNEWS.COM.
Tujuan dilaksanakan Gladi Sispamkota yakni untuk persiapan simulasi Sispamkota yang akan dilaksanakan Selasa, 06 Februari 2018. Dikatakan Agusman gladi hari ini adalah yang ketiga sekaligus pemantapan sebelum simulasi dilaksanakan.
Agusman menambahkan, Pilkada Kudus yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 diharapkan berjalan kondusif dan aman. Sejak dimulainya kampanye hingga setelah pelaksanaan pemungutan dan penetapan bupati terpilih.
“Kita melakukan antisipasi potensi gangguan selama tahapan pilkada. Segala bentuk potensi gangguan kamtibmas secepat mungkin diantisipasi,” ujarnya.
Beberpaa poin penting yang difokuskan dalam gladi di antaranya pengamanan masa kampanye, pengamanan pemungutan suara, simulasi pengadangan kotak suara, hingga mengatasi unjuk rasa atau pelatihan pengendalian massa yang tidak puas dengan hasil pilkada.
“Termasuk melakukan antisipasi pada saat ada unjuk rasa hingga rusuh yang menyasar atai menjarah toko di sekitar lokasi kerusuhan,” tandasnya.
Nantinya tak hanya Polres Kudus yang dilibatkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada, tetapi unsur lain juga terlibat seperti TNI dan lainnya. “Kalau dari kepolisian melibatkan Dalmas, Reserse, dan Satlantas,” jelasnya. (MK/YM)
