Kudus, isknews.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu opsi yang diusulkan adalah melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program agar pelaksanaannya lebih fleksibel dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat menjawab pertanyaan wartawan terkait evaluasi program MBG. Menurutnya, pemerintah sedang mengkaji sejumlah skema baru, termasuk penentuan sasaran penerima manfaat yang lebih terukur berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah.
“Nanti akan ada perubahan sistem. Sekolah-sekolah yang memang tidak memerlukan tidak menerima MBG lagi, tetapi yang sangat memerlukan akan kita prioritaskan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG ke depan tidak harus seluruhnya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang agar sebagian program dapat dikelola langsung oleh sekolah, termasuk melalui kantin sekolah yang memenuhi standar yang ditetapkan.
“Tidak semuanya melalui SPPG. Sebagiannya mungkin bisa melalui sekolah, tetapi semuanya tetap di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah,” katanya.
Menurut Abdul Mu’ti, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi untuk mempercepat distribusi makanan sekaligus memanfaatkan sarana yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan. Selain itu, sekolah dinilai lebih memahami kondisi dan kebutuhan peserta didiknya sehingga program dapat berjalan lebih efektif.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh pelaksanaan tetap harus memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, meskipun sekolah dilibatkan, pengelolaan program tetap berada dalam sistem koordinasi nasional.
Terkait kriteria penerima manfaat, Abdul Mu’ti belum merinci parameter teknis yang akan digunakan. Namun, ia menegaskan sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi akan menjadi prioritas, sedangkan sekolah yang dinilai tidak memerlukan tidak lagi menerima program dengan skema yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga meralat pernyataannya yang sebelumnya sempat menyebut 43 juta guru meminta program MBG dilanjutkan. Ia mengakui terjadi kekeliruan penyebutan atau slip of the tongue saat menyampaikan data kepada publik.
“Kalau kemarin saya menyampaikan 43 juta guru, mohon maaf saya menyampaikan informasi yang keliru. Yang benar adalah 43 juta murid minta supaya MBG dilanjutkan,” jelasnya.
Ia menerangkan, sekitar 43 juta murid atau sekitar 80,9 persen penerima manfaat menginginkan program MBG tetap berjalan. Dukungan tersebut diperoleh dari data yang telah terintegrasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta hasil pemantauan langsung di lapangan.
“Data penerima MBG sekarang terintegrasi dengan Dapodik. Jadi muridnya ada di mana saja, by name, by address, sekolahnya mana saja, itu kami punya,” ujarnya.
Selain data administrasi, pemerintah juga memperoleh masukan dari berbagai penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan lembaga lain mengenai pelaksanaan program tersebut.
Dengan perubahan sistem yang tengah dikaji, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. (YM/YM)
