New Normal, PKB Kudus Minta Pemkab Perhatikan Pondok Pesantren

oleh

Kudus, isknews.com – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, Ilwani meminta kepada pemerintah Kabupaten Kudus untuk memperhatikan keberadaan Pondok Pesantren ditengah covid-19.

Ilwani yang juga Wakil ketua DPRD didampingi ketua fraksi PKB, Ali Ikhsan mengatakan pihaknya mendorong agar pesantren mendapat perhatian khusus dari pemkab terkait situasi pandemi.

“Pada intinya saya selaku ketua PKB dan wakil ketua DPRD kabupaten Kudus menyarankan kepada Bupati selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten Kudus untuk memperhatikan pondok pesantren khususnya,” kata Ilwani kepada sejumlah awak media di gedung DPRD Kudus, Kamis (28/05/2020) siang.

Menurutnya, perhatian terhadap pondok pesantren dianggap penting untuk diperhatikan karena santrinya kebanyakan berasal dari luar daerah.

TRENDING :  Lima Desa di Wilayah Kecamatan Undaan Kudus Alami Kekeringan

“Karena beliau kan juga diusung oleh partai kami PKB dan Partai Hijau lainnya, sehingga wajar kalau kami mengusulkan hal ini,” ujarnya

Dikatakannya, seharusnya Pemkab Kudus menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka mengantisipasi kehadiran para santri yang akan kembali melakukan aktifitasnya di pesantren dari sekarang.

“Seperti menyiapkan serangkaian alat pemeriksaan Rapid atau Swab,” ujar dia.

Ditandaskannya, hal tersebut perlu ditindaklanjuti, karena para santri dari 1300 pondok pesantren yang ada di Kudus itu berasal dari berbagai daerah di luar kota juga,” kata Ilwani.

Ketua DPC PKB Ilwani (kanan) dan ketua Fraksi PKB DPRD Kudus, Ali Ikhsan (foto: YM)

Sementara itu senada dengan Ilwani, ketua Fraksi PKB Ali Ikhsan menambahkan, pada kondisi New Normal nanti  digambarkan ribuan para santri akan kembali hadir dalam kawasan komunal pondok pesantren untuk belajar, mengaji dan bersekolah.

TRENDING :  CFD Belum Dibuka Pedagang Di Alun Alun Dibubarkan Satpol PP

“Pemkab harus betul-betul memperhatikan mereka, baik dari sisi penganggaran, pengadaan sanitasi kebersihan lingkungan. Bila perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung guna mencegah penyebaran virus corona baru (COVID-19) sebelum aktivitas ponpes diaktifkan kembali saat normal baru,” tutur Ali Ikhsan.


tempat tempat karantina khusus di sana, sehingga kalau kebetulan disinyalir ada gejala-gejala kesehatan yang muncul padasantri,  nanti ada ruang ruang khusus untuk bisa mengantisipasi dan memberi solusi terhadap sang santri yang kemungkinan terdampak, sehingga dapat  ditangani secara internal dan isolasi mandiri di pesantren masing-masing,” tutur Ali Ikhsan.

Menurutnya, ketika pemerintah hadir di pondok pesantren nanti akan bisa memberikan solusi terkait pelaksanaan protocol kesehatan dan antisipasi pencegahan p[enyebaran covid-19 secara maksimal. Secara nasional pemberlakuan PSBB akan berakhir pada 4 Juni.

TRENDING :  Dilantik PK Lindu Aji Kecamatan Dawe Kudus

“Berarti pada 5 Juni di bulan Syawal ini kelangsungan pondok pesantren akan kembali normal lagi,” terang dia.

Terkait akan kembali berlangsungnya aktifitas normal di Pondok pesantren, DPP PKB sudah berkoordinasi dengan Rabhithah Ma`ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU).

“Nah di Kudus kami juga sudah berkoordinasi dengan RMI NU Kudus,” pungkas Ali Ikhsan.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menyatakan usulan penyediaan anggaran bagi ponpes di Kudus memang memungkinkan.

“Pondok pesantren bisa mengajukan lewat proposal terkait kebutuhannya dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Nantinya, bisa memanfaatkan dana tidak terduga,” ucapnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :