Ojek Pangkalan, Tukang Becak Dan Sopir Angkut Pati Tolak Angkutan Berbasis Online

oleh
Ojek Pangkalan, Tukang Becak Dan Sopir Angkut Pati Tolak Angkutan Berbasis Online
Foto: Istimewa

Pati, ISKNEWS.COM – Ratusan pekerja ojek, tukang becak dan sopir angkutan perkotaan dan desa lakukan aksi penolakan angkutan berbasis online di Depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (17-9-2018).

Para pelaku aksi mendatangi Gedung DPRD dengan menggunakan kendaraan yang mereka pergunakan untuk mencari nafkah, kendaraan tersebut diparkir di sisi sebelah utara Alun-alun Pati.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Organda Pati Suyanto mengemukakan, penolakan tersebut dikarenakan beberapa hal, salah satunya belum ada payung hukum sehingga melanggar UU NO. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

TRENDING :  Kepala Desa se-Kabupaten Pati Hadiri Workshop Evaluasi Sistem Aplikasi Siskeudes
Ojek Pangkalan, Tukang Becak  Dan Sopir Angkut Pati Tolak Angkutan Berbasis Online
Foto: Istimewa

“Kami menolak keberadaan online di kabupaten Pati karena tidak ada payung hukumnya. Kalau hal tersebut dilakukan jelas melanggar UU NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan,”jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa angkutan berbasis online di Pati belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri NO.108 Tahun 2017.

TRENDING :  Merasa Hanya Dijadikan Obyek Dalam Rapat, Pimpinan Disabilitas Pati Lontarkan Kritikan Pedas

“Kami menganggap bahwa keberadaan angkutan berbasis online belum memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan NO. 108 Tahun 2017,”lanjutnya.

Menurutnya, dalam Pasal 1 angka 15 menyatakan : angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer.

Ojek Pangkalan, Tukang Becak  Dan Sopir Angkut Pati Tolak Angkutan Berbasis Online
Foto: Istimewa

“Walaupun pada tanggal 10 September 2018 MA mengabulkan uji materi PM NO.108/17 dan membatalkan PM Perhubungan NO.108 Tahun 2017. Dengan tidak berlakunya PM tersebut berarti angkutan berbasis online keberadaanya ilegal,”tegasnya.

TRENDING :  TMMD Bantu Turunkan Angka Kemiskinan

Suyanto juga menegaskan menolak keberadaan angkutan berbasis online,”Untuk itu kami, angkutan desa/kota dan ojek pangkalan menolak adanya angkutan berbasis online di Pati, supaya kondisi di Pati kondusif tidak terjadi benturan horisontal dilapangan,”pungkasnya. (WR/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :