Kudus, isknews.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah dinilai belum berhasil. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19.
Ganjar menyebut seruan “Jateng di Rumah Saja” untuk memberikan efek tegas mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid II ini. Opsi-opsi pemberlakuan dari kebijakan itu apakah pada Sabtu atau Minggu atau dua hari akan segera diputuskan.
“Kami tawarkan ‘Jateng di Rumah Saja’. Keputusan ini menjadi penting untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Terlebih Presiden Joko Widodo dalam rapat evaluasi secara nasional menilai PPKM jilid I kurang berhasil. Apa yang disampaikan Presiden, perlu kita terjemahkan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas lagi,” ucapnya saat memimpin rapat gugus tugas Covid-19 di hadapan kepala daerah di 35 kabupaten/kota secara virtual, Senin (1/2/2021).
Sementara Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus Hartopo bersama unsur Forkopimda Kabupaten Kudus turut mengikuti rapat secara virtual di Command Center, Senin (1/2/2021).
Hartopo memaparkan selama PPKM tahap satu berlangsung, kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus mengalami penurunan. Meskipun, diakuinya penurunan tersebut tidak signifikan. Sementara untuk PPKM tahap dua saat ini masih berlangsung.
Pihaknya memantau saat ini masih banyak kerumunan yang terjadi. Oleh karena itu, Hartopo akan memperketat pemantauan agar masyarakat menerapkan 3M (Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak, dan Memakai Masker).
“PPKM tahap satu kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus menurun. Nanti kita lihat PPKM tahap 2. Yang pasti kami tetap mengimbau masyarakat menerapkan 3M,” ucapnya.
Pihaknya juga menyambut baik usulan Ganjar Pranowo yang merencanakan masyarakat untuk di rumah saja selama dua hari. Rencana tersebut dinilai cukup efektif menekan angka Covid-19 apabila benar-benar dilaksanakan secara efektif. Apabila kebijakan tersebut dikembalikan kepada wilayah setempat, Hartopo akan memilih waktu saat buruh pabrik libur. Namun, rencana tersebut dikembalikan lagi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Saya mendukung rencana di rumah 2 hari. Kalau kebijakan dikembalikan ke pemerintah kabupaten, saya akan memilih waktu saat buruh pabrik tak bekerja. Tapi ya itu tergantung kebijakan dari provinsi apakah serentak atau tergantung wilayah masing-masing,” paparnya.
Terkait vaksinasi, Hartopo menjelaskan tenaga kesehatan yang telah divaksin sekitar 70 persen. Selebihnya, terdapat beberapa kondisi yang tak memungkinkan adanya vaksinasi.
Beberapa tenaga medis yang tidak divaksin dikarenakan hamil, menyusui, hipertensi, maupun memiliki komorbid yang lain. Sampai saat ini, vaksinasi susulan bagi tenaga medis masih berlangsung. Pihaknya berharap vaksinasi berjalan lancar.
“Beberapa yang tidak divaksin karena hasil screeningnya. Ada yang punya hipertensi, atau sedang hamil, atau ada penyakit komorbid lain,” jelasnya. (AJ/YM)
