Petani: Tunda Kebijakan Peroleh Pupuk Dengan Kartu Tani

oleh

Kudus, isknews.com – Pemerintah telah menetapkan dan mengharuskan pembelian pupuk dengan kartu tani. Hal ini membuat para petani di Kabupaten Kudus kesulitan membeli pupuk bersubsidi. Pasalnya, belum semua petani memiliki kartu tani sebagaimana disyaratkan untuk bisa membeli pupuk.

Bahkan menurut Nur Ahmad, warga Desa Wates, petani yang juga pemerhati bidang pertanian dari Lembaga sosial kontrol masyarakat & pengawasan penegakan hukum (LPKPK) Kudus, mengatakan hampir 50 persen lebih petani di wilayah Undaan menurut hematnya belum memiliki kartu tani.

“Bagi para petani mereka tidak ambil pusing dengan kartu tani, sebab yang bikin pusing adalah pada saat musim tanam pupuk pada langka dikios-kios pertanian sehingga kepala petani ini jadi pening,” kata dia, Senin (31/08/2020).

Ilustrasi panen dengan mesin combine di kecamatan Undaan Kudus (Foto: YM)

Seharusnya kata dia, khusus untuk masyarakat Undaan yang notabennya adalah wilayah pertanian kami mohon untuk pengadaan pupuk supaya dipermudah atau dicukupi kebutuhannya.

“Karena demi kepentingan pertanian sebagai lumbung dan ketahanan pangan di Kudus. Pada saat masa pandemiini adalah merupakan penopang surplus pangan nasional,” tuturnya.

Saat ini di kawasan Kecamatan Undaan pada umumnya dua kali Masa Tanam padi dan satu kali polowijo, namun khusus untuk tahun ini menurutnya akibat mundurnya MT 2 sehingga tak sempat menanami polowijo.

“Kesulitan yang dihadapi para petani saat ini adalah untuk memperoleh pupuk SP 36, sangat Kesulitan sekali. Padahal pupuk itu dibutuhkan untuk meningkatkan kesuburan PH tanah pertanian,” terangnya.

Sementara itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kudus, Hadi Sucahyono, Minggu 30 Agustus 2020 membenarkan, kondisi dimana banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Padahal, pemerintah bakal memberlakukan kewajiban penggunaan kartu tani untuk pembelian pupuk per 1 September 2020.

Nur Ahmad, warga Desa Wates, petani yang juga pemerhati bidang pertanian dari Lembaga sosial kontrol masyarakat & pengawasan penegakan hukum (LPKPK) Kudus (Foto: istimewa)

Menurut Hadi, berdasarkan pertemuan KTNA dengan PemprovĀ  Jawa Tengah, baru 24,06 persen petani di Jateng yang sudah memiliki kartu tani.

“Di Kudus sendiri jumlah petani yang sudah mengantongi kartu tani baru di kisaran 30 persen. Bila keputusan pemerintah diberlakukan pada 1 September 2020, maka banyak petani yang tidak bisa tanam karena tidak bisa membeli pupuk,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, sementara ini ada informasi bahwa Menteri Pertanian akan mengundur penerapan kewajiban kartu tani hingga tahun depan. Hanya saja, kebijakan tersebut belum ditindaklanjuti dengan surat resmi.

“Banyaknya petaniĀ  yang belum mengantongi kartu tani salah satunya adalah diakibatkan minimnya fasilitasi proses pembuatan oleh instansi terkait. Apalagi, penerbitan kartu tani sepenuhnya dilakukan oleh bank BRI selaku bank penyelenggara,” tambahnya.

Bisa dibayangkan, petani harus datang membawa syarat ke bank BRI. Padahal, bagaimana antrean di bank selama ini. Oleh karena itu, kata Hadi, perlu ada petugas dari perbankan hingga Dinas Pertanian yang turun langsung ke lapangan untuk memfasilitasi pembuatan kartu tani.

“Harus ada percepatan pendataan yang melibatkan stakeholder termasuk pemerintah desa. Bila para petani masih belum memiliki kartu tani secara keseluruhan, maka kebijakan itu jangan dulu diberlakukan,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :