Satgas PASTI Terima 25 Ribu Pengaduan Aktivitas Keuangan Ilegal, Dana Scam Rp724 Miliar Diblokir

oleh -1476 Dilihat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nasional, ISKNEWS.COM – Aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Hingga 31 Juli 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menerima 25.875 pengaduan terkait entitas ilegal, sementara Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil memblokir dana hasil penipuan sekitar Rp724,1 miliar.

Jumlah pengaduan tersebut tercatat sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Dari keseluruhan laporan yang masuk, sebanyak 22.529 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 3.170 laporan mengenai investasi ilegal, dan 176 pengaduan terkait gadai ilegal.

Selain menangani laporan mengenai aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI juga terus memperkuat penanganan kasus penipuan transaksi keuangan melalui IASC. Pusat penanganan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghentikan aliran dana yang berkaitan dengan tindak penipuan.

Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Juli 2026, IASC telah menerima 637.055 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.179.881 rekening telah dilaporkan dan menjalani proses verifikasi.

Hasil penanganan menunjukkan 607.210 rekening telah diblokir untuk menghentikan pergerakan dana yang diduga berasal dari kejahatan penipuan. Melalui koordinasi dengan berbagai instansi, IASC juga berhasil memblokir dana sekitar Rp724,1 miliar.

Tidak berhenti pada pemblokiran, upaya penanganan tersebut juga menghasilkan pengembalian dana kepada korban. Hingga periode yang sama, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban tercatat mencapai sekitar Rp204,3 miliar.

Di tengah tingginya laporan yang masuk, Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk mengenali berbagai pola yang kerap digunakan pelaku kejahatan keuangan. Modus yang digunakan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi digital serta data pribadi korban.

Salah satu modus yang masih ditemukan adalah ancaman dan intimidasi yang disertai penyalahgunaan data pribadi. Pelaku dapat menghubungi korban melalui telepon, pesan singkat, aplikasi percakapan maupun media sosial dengan mengancam menyebarkan data pribadi atau menghubungi keluarga dan lingkungan kerja korban.

Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan meneror korban secara berulang dan menggunakan bahasa kasar untuk memaksa pembayaran atas pinjaman yang sebenarnya tidak pernah diajukan. Masyarakat diminta tidak menuruti tekanan tersebut, tidak membuka tautan mencurigakan, serta tidak memasang aplikasi yang dikirim oleh pelaku.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak memberikan akses ke perangkat, daftar kontak, galeri foto maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.

Modus lain yang perlu diwaspadai yakni pencairan dana tanpa persetujuan. Dalam skema ini, sejumlah uang tiba-tiba masuk ke rekening seseorang meskipun yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman atau menyetujui transaksi tersebut.

Setelah dana masuk, pelaku biasanya menghubungi korban dan meminta uang dikembalikan ke rekening tertentu dengan berbagai alasan. Satgas PASTI mengimbau masyarakat tidak menggunakan dana tersebut dan tidak melakukan pengembalian secara langsung sebelum memastikan sumber transaksi melalui bank.

Penipuan dengan mengatasnamakan lembaga resmi atau impersonation juga menjadi salah satu modus yang perlu diantisipasi. Pelaku dapat menggunakan nama, logo maupun atribut lembaga tertentu untuk membangun kepercayaan sebelum meminta data sensitif atau sejumlah uang.

Masyarakat diminta tidak memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, kode verifikasi maupun akses perangkat kepada pihak yang menghubungi secara sepihak. Jika mendapatkan informasi yang mencurigakan, konfirmasi harus dilakukan melalui kanal resmi lembaga yang bersangkutan.

Satgas PASTI juga mengingatkan masyarakat terhadap tawaran investasi ilegal, pekerjaan daring dengan sistem komisi, serta berbagai modus penipuan transaksi online. Pelaku biasanya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat dan kemudian meminta korban melakukan pembayaran tambahan dengan alasan pencairan keuntungan, biaya administrasi, pajak atau peningkatan keanggotaan.

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi tanpa risiko yang jelas. Testimoni di media sosial maupun grup percakapan juga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa sebuah penawaran benar-benar aman dan legal.

Modus lainnya berupa tawaran jasa pelunasan pinjaman, pemutihan utang, penghapusan data pinjaman hingga perbaikan riwayat kredit secara instan. Pelaku biasanya meminta biaya di muka dengan janji dapat menyelesaikan persoalan pinjaman korban.

Satgas PASTI mengingatkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran tersebut. Janji penghapusan kewajiban utang atau perbaikan riwayat kredit secara cepat dengan imbalan tertentu berpotensi justru menimbulkan kerugian dan penyalahgunaan data pribadi.

Dalam melaporkan dugaan aktivitas ilegal maupun penipuan, masyarakat juga diminta menyiapkan bukti pendukung secara lengkap. Bukti tersebut antara lain nomor telepon pelaku, riwayat percakapan berikut waktu komunikasi, bukti transfer atau mutasi rekening, serta nama entitas atau aplikasi yang digunakan.

Informasi lain yang perlu disimpan yakni nama situs, akun media sosial, tautan atau username yang digunakan pelaku. Masyarakat juga disarankan tidak menghapus percakapan maupun aplikasi sebelum seluruh bukti didokumentasikan.

Kelengkapan bukti tersebut dinilai dapat membantu proses verifikasi laporan berjalan lebih cepat. Selain itu, dokumentasi yang memadai akan memperkuat proses tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan masyarakat.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat selalu mencermati setiap tawaran investasi maupun kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan diperoleh dalam waktu singkat. Legalitas pelaku usaha serta produk jasa keuangan juga perlu diperiksa melalui kanal resmi OJK.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap penawaran yang dikirim melalui pesan pribadi, media sosial ataupun tautan yang sumbernya tidak jelas. Data pribadi, informasi rekening, OTP, PIN dan kata sandi juga harus dijaga serta tidak diberikan kepada pihak mana pun.

Apabila menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui laman sipasti.ojk.go.id. Sedangkan korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui iasc.ojk.go.id agar proses pemblokiran rekening dan penyelamatan dana dapat segera dilakukan.

Satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai anggota dan instansi terkait untuk mempersempit ruang gerak aktivitas keuangan ilegal di ranah digital. Upaya tersebut dilakukan sekaligus untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dari modus kejahatan keuangan yang terus berkembang. (AS/YM)