Dinilai Tak Berpihak Pada Buruh Dan Konspirasi Dengan Perusahaan, Aktivis Kudus Tuntut Bubarkan RTMM SPSI

oleh

Kudus, isknews.com – Sejumlah aktivis yang yang mengatas namakan Aksi Solidaritas Untuk Pekerja Rokok Kudus dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan buruh dan pekerja pabrik rokok di Kudus, dipimpin oleh Ahmad Fikri dari Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik pagi tadi menggelar aksi unjukrasa di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus yang kemudian dilanjut dengan audiensi di Aula Gedung Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK).

Di Aula PPRK para aktivis ditemui oleh ketua harian PPRK Agus Sarjono, perwakilan PT Djarum sekaligus pengurus PKKIRK Purwono, PC RTMM Suba’an, perwakilan PT Djarum dan PT Nojorono Kudus. Audiensi tersebut juga sempat dihadiri oleh kapolres baru Kudus AKBP Catur Gatot Efendi.

Para aktivis saat berorasi dan dengan iringan kesenian barongan (Foto: YM)

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad fikri menyampaikan, Sebuah kenyataan bahwa Rokok adalah komoditas yang lezat dan gurih.Inilah industri yang walaupun terus dijepit tapi tetap melejit dan mampu mengusung para pemiliknya bertengger menghiasi daftar orang paling kaya di Indonesia. 

“Akan tetapi kekayaan yang kinclong itu realitanya jauh dari kondisi yang dialami buruh pabrik rokok, khususnya yang bekerja dengan status borongan. Puluhan ribu buruh rokok hanyalah sekrup kecil bagi kemakmuran yang dinikmati para juragan. Status kerja buruh di level ini menyimpan banyak masalah, buruh hanya diupah berdasar hasil kerja, sering take home pay nya kurang dari ketentuan UMK Kabupaten Kudus,” katanya, Rabu (11/12/2019).

Bahkan menurut Fikri ada kebohongan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak mengakui Buruh “bathil” sebagai buruh perusahaan dan selama ini tidak mendapatkan gaji dari perusahaan, melainkan dari teman kerjanya yang berstatus sebagai buruh giling.

TRENDING :  Inilah Skema Baru JHT BPJS Ketenagakerjaan Yang Menuai Protes

“Buruh dengan status borongan, harian atau bulanan hanyalah status untuk menentukan klasifikasi dan cara pengupahannya, akan tetapi semua buruh berhak memperoleh upah sesuai UMK, walaupun berstatus sebagai buruh borongan yang penghasilannya ditentukan oleh satuan hasil kerja, akan tetapi tidak boleh kurang dari ketentuan UMK sebagai jaring pengaman tidak ada lagi buruh yang dibayar kurang dari ketentuan dan ketetapan pemerintah,” ungkapnya.

Saat diterima oleh para pengurus PPRK, SP RTMM SPSI, PKKIRK dan wakil dari perusahaan serta Kapolres Kudus (Foto: YM)

Atas dasar kondisi yang telah dibohongkan itulah PPRK sejak puluhan tahun yang lalu membentuk lembaga bipartit dalam bentuk Koperasi PKKIRK yang dijadikan tameng oleh para pengusaha untuk mengelola 4 (empat) program Jamsostek secara mandiri, bahkan nama dan istilah programnya sama persis dengan program Jamsostek (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua) dengan berdalih memiliki tujuan melayani pekerja dengan lebih baik, lebih mudah, dan lebih cepat alias tidak berbelit, dan PKKIRK tidak menarik iuran dari pekerja.

“Entah sudah berapa regulasi yang telah dilanggar, berapa rupiah kerugian Negara dari sektor pendapatan iuran Jamsostek selama puluhan tahun itu sudah berlalu, realitanya sampai sekarang aman aman saja,” ujar dia.

Kini seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan rezim dan tuntutan regulasi, kini PKKIRK sejak Desember 2017 sudah dibubarkan, namun proses pembubaran tersebut masih menyisakan persoalan, karena diduga tidak sesuai dengan AD/ART PKKIRK.

Sejumlah aktifis Aksi Solidaritas Untuk Pekerja Rokok Kudus dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan buruh dan pekerja pabrik rokok di Kudus (Foto: YM)

Pada intinya para aktivis ini menyampaikan bahwa atas dasar UU Keterbukaan Informasi Publik menuntut transparasi proses pembubaran PKKIRK şebagai lembaga publik berikut Pertanggungjawaban Pengurus.

TRENDING :  Pecahkan Rekor Nasional, Ribuan Mahasiswa UMK Mainkan Musik Angklung Virtual dengan Ponsel Pintar

“Kami meminta Perusahaan Anggota PKKIRK Segera membayarkan Jaminan Hari Tua yang merupakan hak Pekerja/buruh pasca dibubarkanya PKKIRK, Menuntut agar semua buruh rokok khususnya yang berstatus borong dipenuhi hak normatifnya , diikut sertakan program BPJS Ketenagakerjaan pasca pembubaran PKKIRK,” katanya.

Menuntut pembayaran kekurangan upah buruh borong yang selama berpuluh tahun dilakukan oleh para pengusaha, karena upah/penghasilan pekerja borong sebagaimana diatur dalam PKB mengatur untuk bisa mendapatkan upah sesuai standart UMK mereka harus bekerja 7 jam sehari dengan garapan 4.000 batang, akan tetapi prakteknya tiap hari hanya diberi garapan 2.000/ 3.000 batang sehingga take home pay mereka menjadi dibawah ketentuan UMK.

“Kekurangan pembayaran upah adalah piutang perusahaan kepada pekerja, bagi buruh upah yang diharapkan tidak hanya sekedar untuk memulihkan tenaganya agar dapat bekerja kembali keesokan harinya, namun juga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak serta sesuai dengan standar manusiawi, sesuai dengan ketentuan perundang undangan,” tuntutnya.

Pembubaran FSP – RTMM SPSI , menilai kinerja serikat pekerja sektor Rokok yang selama ini digadang-gadang oleh para pekerja rokok agar memperjuangkan atas hak hak normatif pekerja dianggap gagal, tidak serius dan tidak berpihak kepada buruh, sering melakukan konspirasi bersama perusahaan, F SP RTMM SPSI hanya menikmati dana COS buruh yang dipotong secara sepihak.

TRENDING :  Dinsosnakertrans Kudus Sosialisasikan UMK 2017

Agus Sarjono Kepala Harian PPRK dalam audensi menyampaikan, bahwa mereka bekerja sesui dengan perundang – undangan mengacu kepada UU no 13 dan PP no 78.

“Kini PKKIRK sudah dalam proses penutupan dan berkenan dengan dana kami sudah mengembalikan dana yang sudah diberikan perusahaan dan teknis pelaksaan pembagian dana itu sudah wewenang perusahaan dan setelah pembubaran PKKIRK bahwa buruh batil dan giling  sudah dimasukan ke BPJS. PKKIRK tidak tertutup didalam permasalahan ini kita bisa rembuk bersama tetapi tidak boleh ada provokasi,” jelasnya.

Pekerja Batil menurut dia sudah diberi hak – haknya hanya upahnya dengan satuan hasil dan borong belum bisa sesuai dengan UMK, karena sistem kerjanya atau upanya sesuai dengan hasil kerjanya.

“Boleh melaporkan ke PPHI kalau sistem kerja kita salah tidak sesuai dengan UU. Status pekerja batil adalah penerima upah satuan hasil dan sudah dimasukan BPJS , masalah pembagian upahnya antara batil dan giling itu hasil pembagian sendiri antara batil dan giling,” katanya.

Menurutnya, mereka bersepakat sebagai upah adalah yang 4.000 batang dan kalau ada yang memberi garapan 3.000 atau 2.000 itu sesuai dengan kebutuhan pasaran rokok, itu pun selesainya 3/4 jam bekerja kalau kita samakan dengan pekerja harian yang kerjanya 7 / 8 jam pasti terjadi keos diperusahaan.

“Para pekerja batil atau giling kan masih bisa bekerja ditempat lainya dan hasil 4.000 batang adalah hasil terendah padahal ada yang bisa mencapai 5.000 atau 6.000 ribu batang,” tutur Agus.

Sementara itu Kapolres Kudus AKP Catur Gatot Efendi, berharap kebersamaan antara PPRK dan SPSI, kalau bisa jangan orasi dijalan mendingan dengan dialog atau audensi.

“Saya berharap kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan tertib dari awal hingga selesai dan permasalah bisa diselesaikan. Hubungan dari Perusahaan Rokok dan SPSI bisa tetap rukun dan aman,” ujarnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :