Tanggapi Rencana Penyaluran BLT Minyak Goreng, Dinsos Kudus Belum Ada Instruksi dari Pusat

oleh -434 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Mundir mengaku belum ada instruksi apapun yang diterimanya mengenai kebijakan tersebut.

Hal tersebut menanggapi akibat kenaikan harga minyak goreng di Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 300 ribu. Sasarannya kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan di seluruh Indonesia.

“BLT minyak goreng belum ada apa-apa sampai bawah (tingkat kabupaten),” ungkapnya, Selasa (5/4/2022).

Hal serupa juga terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan sampai saat ini belum ada kebijakan mengenai BLT Minyak Goreng di tingkat provinsi. Petunjuk pendistribusian maupun kriteria penerima juga belum ada.

“Kami juga belum melakukan pendataan. Data yang kami memiliki ya lewat data PKH (program keluarga harapan), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi apakah sasaran sama seperti itu atau bagaimana, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” katanya selepas menghadiri kegiatan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) di Panti Pendowo, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Foto ilustrasi BLT Minyak Goreng (Foto: Ym)

Di samping itu, pihaknya tak memungkiri bahwa saat ini minyak goreng sedang langka. Terlebih minyak curah, di mana hampir semua tempat sedang terhambat.

“Ini masalah nasional. Minyak curah hampir semua tempat terhambat, beda dengan minyak kemasan yang mudah ditemukan tapi harganya naik drastis,” ucapnya.

Upaya menekan kelangkaan sebenarnya telah dicoba pemprov Jateng. Sumarno menceritakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sempat mengusulkan ke pemerintah pusat untuk berkomunikasi dengan pihak pengusaha minyak goreng.
Meminta agar pengusaha minyak tidak dulu mengekspor minyak. Tapi digunakan untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

“Tapi respon dari pemerintah pusat sampai sekarang kami belum dikasih tahu,” tandasnya.

“Sebagai komitmen bersama untuk menginisiasi ini,” tutupnya. (My/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.