KUDUS, ISKNEWS.COM – Sebanyak 200 pelaku usaha kecil di Kabupaten Kudus menerima dukungan permodalan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui hibah senilai Rp 750 juta pada anggaran 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada 30 kelompok yang bergerak di sektor pedagang kaki lima (PKL), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif (Ekraf).
Masing-masing kelompok mendapatkan hibah sebesar Rp 25 juta untuk menunjang kebutuhan usaha, mulai dari pengadaan peralatan hingga peningkatan sarana dan prasarana pendukung produktivitas.
Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton mengatakan, program hibah modal usaha tersebut merupakan salah satu prioritas kepemimpinannya bersama Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.
“Program ini memang program prioritas bupati dan saya. Alhamdulillah setelah menjabat, setiap tahun dari tahun kemarin hingga saat ini programnya masih berlanjut,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Bellinda menjelaskan, 30 kelompok penerima bantuan terdiri atas 10 kelompok PKL, 10 kelompok pelaku ekonomi kreatif, dan 10 kelompok UMKM.
Setiap kelompok PKL beranggotakan 10 orang, sedangkan kelompok ekonomi kreatif dan UMKM masing-masing terdiri atas lima orang. Dengan komposisi tersebut, total penerima manfaat mencapai 200 orang.
Sejumlah kelompok PKL yang menerima bantuan di antaranya Anggrek, Arjuna, Barokah Mandiri, Gajah Mada, dan Kembang Joyo. Sementara dari sektor ekonomi kreatif terdapat Kudus Kreasi, Olahan Hasil Alam Pager Mangkok, Ecoprint Ayank Uti, dan Srikandi Food.
Adapun penerima dari sektor UMKM di antaranya Kelompok UMKM Mijen hingga Megawon Bangkit.
Menurut Bellinda, keberlanjutan program hibah tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat keberlangsungan usaha masing-masing kelompok.
Meski demikian, Bellinda mengingatkan bahwa dana hibah tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak sekadar diterima tanpa pertanggungjawaban.
Setiap kelompok penerima diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana untuk disampaikan kepada dinas terkait. Pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan sekaligus perkembangan usaha penerima manfaat.
“Pastikan bantuan ini benar-benar digunakan sesuai peruntukannya sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha dan tentunya memberikan hasil yang nyata,” tegasnya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Bellinda meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Tenaga Kerja Kudus, memberikan pendampingan, pembinaan, dan sosialisasi secara intensif kepada kelompok penerima.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian modal, tetapi juga perlu diikuti pembinaan agar pelaku usaha mampu mengelola bantuan secara tepat dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
“Insyaallah usaha semakin berkembang, produktivitasnya semakin meningkat dan kesejahteraan keluarga tambah baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bellinda menyampaikan bahwa penerima hibah modal usaha setiap tahun berbeda. Pergantian penerima tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program sehingga semakin banyak pelaku PKL, UMKM, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus yang memperoleh kesempatan mengembangkan usaha melalui dukungan pemerintah daerah. (YM/YM)










