Pati, ISKNEWS.COM – Pembangunan tambat labuh kapal di PPI Bajomulyo, Juwana dipandang sangat perlu dan diharapkan mampu mengurai kepadatan kapal yang selama ini ditambatkan di sepanjang sungai Silugonggo. Guna memastikan tetap berjalannya pembangunan kolam tambat tersebut, beberapa waktu lalu Bupati Pati Haryanto melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Pada kesempatan tersebut Haryanto mengatakan selain untuk mengurai padatnya kapal yang diparkir, diharapkan keberadaan kolam tersebut bisa meminimalisir terjadinya musibah kapal terbakar.
“Sehingga ketika terjadi musibah seperti kebakaran kapal bisa segera diantisipasi dan ditanggulangi. Diperkirakan tambat labuh kapal ini nantinya bisa menampung sekitar 300 kapal. Sehingga, bisa mengurangi kepadatan kapal yang parkir di tepi sungai,” jelasnya.
Tahun ini, imbuh bupati dua periode itu, proyek tersebut mendapatkan anggaran sekitar Rp 2,4 Milyar. Nilai tersebut sesuai dengan hitungan angaran secara faktual.
“Kita hitung secara faktual, sebab ketika tidak dihitung secara faktual nantinya kita tidak akan tahu berapa dana yang diperlukan,” terangnya.
Ditanya terkait belum tuntasnya pembangunan proyek tersebut semenjak dianggarkan hingga saat ini, Haryanto dengan tegas menampik anggapan adanya masalah dalam proses pembebasan lahan.
“Tidak ada masalah terkait pembebasan lahan, karena lahan seluas 12 hektar yang akan dibangun sudah siap. Justru kita konsentrasi pada pemadatan jalan dan pembuatan jalan. Akses jalan kan baru bisa dilalui tahun ini. Selain itu kan juga faktor terbatasnya anggaran,” ungkapnya.
Untuk melakukan efisiensi anggaran, dalam pelaksanaan proyek ini pemerintah daerah juga akan melakukan penggalian bibir sungai terlebih dahulu. Sehingga, tanah dari hasil pengerukan tadi bisa digunakan untuk penimbunan lahan di sekitar lokasi tersebut.
“Kita sudah melakukan efisiensi anggaran, kalau masih ada kekurangannya bisa dianggarkan lagi. Sebab akses jalan untuk material dan parkir sudah dialokasikan,” jelasnya.
Diakui, sampai saat ini Pemkab Pati secara intensif melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar tetap ada perhatian dari pemerintah pusat. Sebab, menurut Haryanto, kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah daerah saja tidak akan cukup.
“Ini masih kita komunikasikan, mudah-mudahan nanti bisa keluar. Di samping itu, nantinya tambat labuh kapal ini tidak semata-mata untuk satu keperluan saja. Tetapi, juga bisa dimanfaatkan untuk tempat industri di wilayah setempat,” pungkasnya. (IN/WH)
