Oleh : Dr. Bonnix Hedy Maulana
(Pemerhati Kebijakan Keuangan Daerah, Dosen Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU))
Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk keempat belas kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kudus berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat penyerahan hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Kamis, 11 Juni 2026.
Capaian ini tentu patut diapresiasi. Empat belas kali WTP secara beruntun menunjukkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting yang layak menjadi bahan refleksi bersama: setelah WTP, lalu apa?
Selama ini opini WTP menjadi capaian yang paling diharapkan oleh setiap pemerintah daerah. WTP merupakan pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Artinya, dari sisi kepatuhan administrasi dan pelaporan keuangan, pemerintah daerah dinilai telah memenuhi standar yang berlaku.
Namun, di tengah berbagai capaian WTP yang diraih daerah-daerah di Indonesia, masih muncul pandangan kritis dari masyarakat.
Tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa daerah yang memperoleh WTP tetap menghadapi persoalan pelayanan publik, kemiskinan, stunting, hingga kasus korupsi yang sesekali masih terjadi.
Pertanyaan tersebut sesungguhnya wajar, karena masyarakat tidak hanya melihat kualitas laporan keuangan, tetapi juga dampak nyata dari penggunaan anggaran terhadap kehidupan mereka.
Karena itu, WTP seharusnya tidak dipandang sebagai garis akhir. WTP adalah titik awal untuk memasuki fase yang lebih penting, yakni transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju penciptaan nilai publik yang lebih besar.
Pemerintah daerah perlu mulai bergeser dari paradigma lama yang berfokus pada serapan anggaran dan penyelesaian kegiatan fisik menuju paradigma yang berorientasi pada manfaat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya habis terserap, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan publik dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menghindari fenomena di mana administrasi terlihat sempurna di atas kertas, tetapi tidak diikuti perubahan signifikan di lapangan.
Jangan sampai WTP hanya menjadi prestasi administratif yang dikejar setiap tahun tanpa diiringi perbaikan kualitas pelayanan dan pembangunan.
Transformasi berikutnya adalah integrasi data dan sistem informasi. Banyak pemerintah daerah masih mengandalkan rekonsiliasi manual antarorganisasi perangkat daerah menjelang tutup buku anggaran.
Ke depan, sistem informasi keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan pembangunan harus terhubung secara real-time sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih efisien dan akurat.
Lebih jauh lagi, laporan keuangan daerah perlu diintegrasikan secara substantif dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dengan demikian, setiap belanja yang tercatat dalam laporan keuangan dapat ditelusuri dampaknya terhadap indikator pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, hingga kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Budaya akuntabilitas juga perlu diperkuat di seluruh organisasi perangkat daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak boleh sekadar menjadi daftar pemeriksaan untuk memenuhi kebutuhan audit.
SPIP harus menjadi instrumen manajemen risiko yang hidup dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari sehingga mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Di era digital saat ini, pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan teknologi seperti data analytics, Enterprise Risk Management (ERM), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara optimal.
Pengelolaan keuangan tidak lagi cukup bersifat reaktif setelah diperiksa auditor, tetapi harus mampu memprediksi dan mengantisipasi risiko sejak awal.
Yang tidak kalah penting, akuntabilitas pemerintah daerah tidak boleh hanya ditujukan kepada BPK dan pemerintah pusat. Akuntabilitas juga harus hadir secara langsung kepada masyarakat.
Salah satunya melalui penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan informatif melalui infografis maupun platform digital yang dapat diakses publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan semata-mata jumlah WTP yang berhasil diraih.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana tata kelola keuangan yang baik mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
Empat belas kali WTP yang diraih Kabupaten Kudus merupakan prestasi yang membanggakan.
Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana capaian tersebut menjadi fondasi untuk melangkah ke level yang lebih tinggi.
Sebab, WTP bukanlah piala yang dipajang di etalase prestasi, melainkan tiket untuk memasuki transformasi keuangan daerah yang lebih berdampak bagi masyarakat. (YM/YM)
