Kudus, isknews.com — Tiga bulan sudah berlalu sejak Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton resmi menjabat. Dalam triwulan pertama kepemimpinan mereka, publik mulai melihat arah baru pemerintahan yang dinilai lebih progresif, kolaboratif, dan efisien.
Dengan pendekatan kerja berbasis visi “Kudus SEHAT”, berbagai program strategis mulai dijalankan, meski sejumlah tantangan fiskal masih harus dihadapi.
Alih-alih menggunakan istilah “100 Hari Kerja” yang umum dipakai pejabat publik lainnya, Sam’ani dan Bellinda memilih menyebutnya sebagai “90 Hari Kerja.” Menurut mereka, istilah ini lebih praktis dan relevan dalam kerangka kerja triwulan.
“Dengan menyusun program dalam pola 90 hari, kami bisa mengevaluasi progres setiap kuartal dengan lebih fokus dan terukur,” ujar Sam’ani.
Selain itu, kepemimpinan Sam’ani–Bellinda juga menerapkan pendekatan konsep 3-3-3 dalam pola manajemen kerja. Konsep ini merujuk pada prioritas tiga tugas utama, tiga tugas sekunder, dan tiga tugas kecil yang harus dituntaskan dalam jangka waktu tertentu. Metode ini tidak hanya membantu fokus kerja, tetapi juga menjaga ritme dan konsistensi dalam pelayanan publik.
Dalam 90 hari pertama, fokus mereka diarahkan pada tiga misi utama: penataan birokrasi, percepatan program pelayanan dasar, dan penguatan sinergi lintas sektor. Ketiganya menjadi fondasi awal untuk merealisasikan visi besar yang mereka usung bersama.
Visi “Kudus SEHAT” yang diusung Sam’ani dan Bellinda merupakan akronim dari Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa. Konsep ini menekankan pembangunan yang tidak hanya berbasis fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan spiritual masyarakat Kudus. Pemerintahan ini bertekad menjadikan Kudus sebagai kota yang makmur, rukun, dan religius.
Salah satu capaian yang menonjol dalam triwulan pertama adalah perbaikan layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah mulai memperkuat infrastruktur dan sistem pelayanan berbasis puskesmas, sekaligus menjalankan kampanye promotif-preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat.
Di bidang infrastruktur dasar, selain program penanganan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum), Pemerintah Kabupaten Kudus melalui DPUPR juga secara masif melaksanakan penambalan jalan berlubang di berbagai titik wilayah kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya di jalur utama dan lingkungan pemukiman.
Pemerintah juga menggenjot reformasi layanan perizinan agar lebih sederhana dan cepat, terutama untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha lokal. Sistem layanan satu pintu berbasis digital mulai dibangun untuk mempercepat birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan lambat.
Tak hanya itu, persoalan kebersihan lingkungan menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah menggulirkan program “resik-resik kali” dan pembersihan sedimen sungai secara rutin. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan dinas teknis, melainkan juga didukung penuh oleh relawan, pemerintah desa, dan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang turut berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.
Bupati Sam’ani menyatakan bahwa program resik-resik kali bukan sekadar urusan teknis, tapi bagian dari gerakan moral mencintai lingkungan.
“Kalau kita ingin Kudus bersih dan sehat, maka kita semua harus turun tangan. Tidak cukup hanya pemerintah, tapi seluruh warga harus merasa memiliki,” tegasnya.
Sam’ani juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Ia menyebut bahwa semangat gotong royong yang menjadi kekuatan budaya masyarakat Kudus kini menjadi energi utama dalam mendukung seluruh agenda pemerintahan daerah.
Di sektor ketahanan pangan, program integrasi antara petani, koperasi, dan pasar mulai dirintis. Pemerintah mengupayakan distribusi pangan yang efisien, harga yang stabil, serta akses yang merata, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Sementara itu, dalam bidang kesiapsiagaan bencana, Pemkab memperkuat sistem koordinasi antarwilayah dan pelatihan bagi relawan lokal. Tujuannya, agar masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi bencana, terutama banjir dan longsor yang kerap terjadi di musim hujan.
Namun di balik berbagai pencapaian, Sam’ani secara jujur mengakui bahwa postur APBD Kudus tahun 2025 yang merupakan programpenganggaran sebelum keduanya dilantik, masih belum sepenuhnya mendukung program-program unggulan mereka.
Hal ini disebabkan proses penyusunan APBD yang sudah berjalan sebelum mereka resmi dilantik dan terbentur dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meski demikian, harapan besar muncul dari APBD Perubahan yang dijadwalkan mulai dibahas dan disahkan pada awal Juni 2025. Sam’ani menyatakan optimisme bahwa sejumlah program yang paling ditunggu masyarakat akan mulai diimplementasikan melalui anggaran perubahan tersebut.
Salah satu program yang mendapat perhatian luas publik adalah HKGS (Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta). Sam’ani memastikan bahwa program ini menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan. “Insha Allah, awal Juni nanti setelah disetujui DPRD, program HKGS dan sejumlah visi utama akan mulai kami realisasikan,” ujarnya.
Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers bersama awak media televisi, cetak, dan online pada Jumat (30/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sam’ani memaparkan secara rinci capaian kerja triwulan pertama. Meski begitu, acara jumpa pers tersebut tidak dihadiri oleh Wakil Bupati Bellinda yang saat itu sedang menjalankan tugas dinas ke Jakarta.
Dalam penutup paparannya, Sam’ani menegaskan bahwa laporan 90 hari kerja ini bukanlah akhir, melainkan awal dari serangkaian kerja nyata yang akan terus mereka jalankan. “90 hari ini hanyalah fondasi. Tapi fondasi yang kokoh akan menentukan seberapa kuat bangunan yang kita dirikan bersama,” pungkasnya.
Dengan gaya kepemimpinan yang lugas, terbuka, dan responsif, Sam’ani dan Bellinda telah memulai langkah pertama mereka dalam mengelola Kabupaten Kudus. Triwulan kerja progresif ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat bisa berharap pada pemerintahan yang tidak hanya mendengar, tetapi juga hadir, bekerja, dan memberi solusi. (YM/YM)
