Work From Home ASN di Kudus Tetap di Pantau

oleh

Kudus, isknews.com – Menyikapi perkembangan penyebaran virus corona, Pemerintah Kabupaten Kudus mulai memberlakukan ketentuan work from home (WFH) sebagai upaya penekanan sebaran virus.

Kebijakan yang diedarkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 800/1566/28.00/ 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Kebijakan diberlakukan hingga 9 April 2020. Work from home (WFH) tidak dilakukan pada satuan unit kerja layanan kesehatan meliputi Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, RSUD dr Loekmono Hadi, Laboratorium Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, dan BPBD.

TRENDING :  Marak Isu Virus Corona, Jahe Merah Banyak Diburu Warga Kudus

Sekda Kudus Sam’ani Intakoris, menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan WFH mengurangi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) bekerja di kantor. Mereka menjalankan tugasnya di rumah.

Ilustrasi bekerja dari rumah (Foto: YM)

”Soal pembagian beban kerja, ditentukan kepala satuan kerjanya,” katanya, Kamis (26/03/2020) .

Pegawai yang menjalankan WFH juga dikontrol. Mereka tetap harus melaporkan keberadaannya setiap dua jam melalui aplikasi shareloc.

Setiap hari, pelaksanaan WFH dievaluasi. Masing-masing kepala satuan kerja melaporkan apa yang terjadi pada lingkup institusinya.

TRENDING :  Bappeda : Dana DBHCHT Bisa Untuk Pembangunan Insfratuktur Fisik

”Pelayanan publik jalan terus, begitu pula antisipasi penyebaran virus korona,” tandasnya.

Kadisdukcapil, Eko Hari Djatmiko didampingi Sekdin Putut Winarno, menyebut jauh sebelum ada ketentuan WFH pihaknya sudah mulai mengurangi pelayanan yang mengurangi kontak fisik antara petugas dan warga.

”Kecuali pengambilan dokumen kependudukan yang dilegalisir,” tandasnya.

Sistem layanan online sebenarnya sudah dirintis institusi tersebut sejak beberapa waktu yang lalu. Pihaknya menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan layanan.

Jadi, bila saat sekarang dilakukan WFH, pihaknya siap menjalankannya. ”Ini sebagai bentuk dukungan mengantisipasi penyebaran virus,” ungkapnya.

ASN yang melaksanakan Work From Home (WEH) tidak melakukan perekaman absensi elektronik, sedangkan bagi ASN yang tidak melakukan
WFH dan pegawai yang melaksanakan piket (shift), tetap melaksanakan perekaman absensi elektronik sesuai dengan ketentuan jam kerja.

TRENDING :  Raih Leadership Award 2017, Mendagri: Bupati Kudus Bapak UMKM dan Koperasi

“Pengaturan kehadiran ASN selama pelaksanaan Work From Home (WFH)
pada sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIHadir) dilakukan dengan cara
mengisi keterangan WFH oleh admin SiHadir masing-masing OPD sesuai dengan Rekapitulasi Jadwal,” katanya.

Pantauan hari pertama WFH di lingkup institusinya, kantornya terlihat sepi. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan situasi normal, beberapa waktu yang lalu. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :