Disnaker Kudus Pantau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP)

by
Ilustrasi tenaga kerja outsourcing (foto : Yuliadi Mohammad)

Kudus, isknews.com- Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi FSP NIBA SPSI Propinsi Jawa Tengah, Achmad Fikri menilai pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja terhadap tenaga kontrak (outsourcing) masih lemah. Fikri saat ditemui di sela sela Peringatan HUT SPSI ke 44, mengatakan, maraknya tenaga kontrak di Kabupaten Kudus merupakan imbas ketidaktegasan dari Dinas Tenaga Kerja. Senin (20/3/17).

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 19 tahun 2012 terkait tidak ada lagi buruh outsourcing yang dipekerjakan di bagian pokok bisnis perusahaan. “Namun, lemahnya pengawasan yang diberikan Disnaker, kejadian semacam itu masih terus berlangsung di Kudus,” katanya.

Menurut dia, salah satunya disebabkan karena memang realita sekarang antara pencari kerja dengan kesediaan lapangan kerja “njomplang” sehingga hal tersebut menjadikan nilai tawar buruh menjadi rendah, akibatnya perusahaan banyak yang salah kaprah dalam menerapkan pekerja kontrak/outsourching , banyak perusahaan mempekerjakan karyawan kontrak di bagian pokok perusahaan, sedikitnya ribuan pekerja outsourcing yang dipekerjakan dengan diduga melanggar UU.

KOMENTAR SEDULUR ISK :