Disnaker Kudus Pantau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP)

Disnaker Kudus Pantau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP)
Ilustrasi tenaga kerja outsourcing (foto : Yuliadi Mohammad)

Kudus, isknews.com- Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi FSP NIBA SPSI Propinsi Jawa Tengah, Achmad Fikri menilai pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja terhadap tenaga kontrak (outsourcing) masih lemah. Fikri saat ditemui di sela sela Peringatan HUT SPSI ke 44, mengatakan, maraknya tenaga kontrak di Kabupaten Kudus merupakan imbas ketidaktegasan dari Dinas Tenaga Kerja. Senin (20/3/17).

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 19 tahun 2012 terkait tidak ada lagi buruh outsourcing yang dipekerjakan di bagian pokok bisnis perusahaan. “Namun, lemahnya pengawasan yang diberikan Disnaker, kejadian semacam itu masih terus berlangsung di Kudus,” katanya.

Menurut dia, salah satunya disebabkan karena memang realita sekarang antara pencari kerja dengan kesediaan lapangan kerja “njomplang” sehingga hal tersebut menjadikan nilai tawar buruh menjadi rendah, akibatnya perusahaan banyak yang salah kaprah dalam menerapkan pekerja kontrak/outsourching , banyak perusahaan mempekerjakan karyawan kontrak di bagian pokok perusahaan, sedikitnya ribuan pekerja outsourcing yang dipekerjakan dengan diduga melanggar UU.

TRENDING :  Masjid Jami' Darurrohmah

Ironisnya ini masih dijumpai dipekerjakan di berbagai SOPD, BUMD maupun BLUD di Kabupaten Kudus, katanya. Padahal, lanjut dia, selama ini pekerja kontrak/outsourcing mendapatkan diskriminasi disertai pelanggaran hak normatif, dan celakanya selama ini ada di antara buruh outsourcing yang tidak melapor saat dipekerjakan di bagian utama/ inti perusahaan , misalkan dibagian produksi. Ini lantaran yang bersangkutan masih memerlukan pekerjaan. Kondisi riil semacam itu butuh campur tangan pemerintah , di level implementasi instrumen kebijakan tersebut gagal ditegakkan oleh aparat pemerintah terutama pegawai pengawas ketenagakerjaan yang seharusnya menegakkan aturan,” tegas Fikri.

TRENDING :  Pasar Bitingan, Pasar Kliwon, Pasar Jember Tahun Ini Direvitalisasi Bersama 8 Pasar Yang lain

Oleh karenanya pihaknya meminta agar Bupati Kudus , segera bertindak tegas untuk melikuidasi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), kalau perlu melakukan tindakan moratorium outsourcing dan meminta agar Bupati dan DPRD Kudus segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang outsourcing

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperas, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW  yang ditemui di kantornya mengatakan, kami memang sedang terus melakukan pemantauan terhadap hal  tersebut, utamanya, tenaga Outsorcing yang dipekerjakan pada kegiatan utama, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Khusus tenaga outsourcing yang berada di lingkungan Pemkab,  pada jenis pekerjaan tertentu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan agar pemda menggunakan tenaga alih da­ya (outsourcing). Alasannya, selain lebih efisien, penggunaan tenaga outsourcing juga tidak bakal menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.

“Sekarang penggunaan tenaga outsourcing oleh instansi pemerintah sudah berkembang, karena lebih efisien. Daripada merekrut honorer, lebih baik menggunakan outsourcing, karena mereka tak mungkin teriak minta jadi PNS,” ujar Bambang TW kepada isknews.com di kantornya, Kamis, 23/2/17).

TRENDING :  Ketua OC Konfercab : DPC K-SPSI Kudus Besok Laksanakan Pemilihan Ketua Baru

Dijelaskan Bambang TW, sejumlah pemda saat ini juga sudah menggunakan tenaga outsourcing. Jika sebelumnya sebatas tenaga cleaning service yang dari outsourcing, saat ini berkembang ke tenaga khusus lain, seperti sopir.

Dia menegaskan, penggunaan tenaga outsourcing, dimana pemda membayar ke perusahaan outsourcing tersebut, tidak melanggar aturan. “Asalkan prosesnya mengacu pada Perpres tentang pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Ditanya berapa total tenaga outsourcing yang sudah digunakan oleh Pemkab Kudus, Bambang TW mengakui, dirinya  belum punya data lengkap mengenai hal tersebut, “ini akan terus kami data,” ujarnya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Post Comment

*