Kudus, isknews.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang digelar pada Selasa (15/7/2025) menyisakan kritik tajam dari dalam tubuh legislatif sendiri.
Di tengah pembahasan dua agenda strategis daerah, sejumlah anggota dewan justru absen, termasuk salah satunya tanpa keterangan.
Hal ini memicu interupsi keras dari anggota DPRD Fraksi PAN, Rochim Sutopo.
Rochim, yang juga menjabat Sekretaris Komisi C, secara terang-terangan menyoroti banyaknya kursi kosong dalam forum yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Perubahan APBD 2025.
Ia menilai ketidakhadiran para anggota, termasuk unsur pimpinan dan beberapa pejabat eksekutif, sebagai bentuk “mangkir berjamaah” yang mencoreng tanggung jawab publik.
“Saya melihat ruangan ini banyak kosong. Terutama wakil ketua ini berjamaah mangkir. Ada anggota eksekutif juga. Ini sebetulnya bentuk kurang disiplin,” kata Rochim dengan nada tinggi dalam forum 5
paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kudus, Masan, dan dihadiri Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.
Menanggapi interupsi tersebut, Masan menjelaskan bahwa beberapa anggota dewan sudah mengajukan izin ketidakhadiran. Ia menyebut Wakil Ketua Mukhasiron tengah dinas ke Karimun, sementara Wakil Ketua Sulis izin karena mendampingi anaknya masuk kuliah di Universitas Diponegoro. Namun saat menyebut nama Anis, Masan mengaku belum menerima keterangan apa pun.
“Kalau Pak Anis, saya belum tahu,” ujar Masan singkat, menegaskan bahwa tidak semua ketidakhadiran disertai izin resmi.
Lebih lanjut, Masan menegaskan bahwa sesuai tata tertib DPRD, anggota yang tidak hadir rapat enam kali berturut-turut tanpa alasan sah dapat dikenai sanksi tegas, bahkan hingga pemecatan. Meski kuorum rapat masih tercapai dan forum sah secara hukum, sorotan terhadap etika dan disiplin tetap menjadi isu utama yang mengemuka.
Usai rapat, Rochim menyatakan bahwa absensi anggota dewan, khususnya tanpa pemberitahuan, merupakan pelanggaran etika yang mencederai kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa hadir dalam rapat bukan semata kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen moral terhadap rakyat.
“Rapat ini menyangkut kerja-kerja strategis, menyusun arah pembangunan daerah, mengawal penggunaan anggaran rakyat. Kalau kita sendiri tidak hadir, bagaimana bisa dipercaya publik?” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa kritik soal kedisiplinan bukan hanya berlaku untuk ASN, tapi juga harus diterapkan pada anggota legislatif dan eksekutif. Menurutnya, membangun pemerintahan yang sehat harus dimulai dari sikap disiplin para penyelenggara negara.
“Kita harus mulai dari kedisiplinan. Kalau ingin Kudus lebih sehat, semua harus introspeksi,” pungkas Rochim.
Rapat paripurna tersebut juga diwarnai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, yang dibacakan oleh dua juru bicara Fraksi PKS, Umi Bariroh dan Sayid Yunanta.
Mereka menyoroti berbagai isu penting, mulai dari rendahnya serapan anggaran, ketimpangan pembangunan, hingga lemahnya pelayanan publik, serta disiplin ASN.
Ketidakhadiran tanpa alasan, seperti yang dilakukan oleh Anis, semakin memperkuat dorongan dari dalam DPRD sendiri untuk menegakkan etika dan akuntabilitas secara lebih tegas di masa mendatang. (YM/YM)







