Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan strategis di tingkat desa.
Dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kecamatan Jati dan Undaan yang digelar di Graha Mustika Getas Pejaten, Senin (28/7/2025), Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan sejumlah isu prioritas yang harus mendapat perhatian bersama, mulai dari penanganan sampah, kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga penguatan permodalan desa.
“Ini kan dalam langkah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari tingkat desa sampai kabupaten, kita wajib pendampingan kepada kejaksaan maupun perusahaan,” ujar Sam’ani, Senin (28/07/2025).
Ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap program pembangunan harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada persoalan hukum.
Menurutnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan.
“Tadi kalau bicara soal aturan, kadang polisi mungkin ada aturan yang berbeda. Nanti kita rapatkan bareng untuk menyamakan persepsi, menyamakan kesepakatan bareng bahwa mana yang menjadi acuan untuk kita gunakan di dalam pelaksanaan kegiatan terutama di desa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung tentang penguatan Koperasi Desa Merah Putih Perdesaan sebagai upaya mendukung ketahanan ekonomi desa.
Ia menggagas agar para ASN di masing-masing desa dapat menjadi anggota koperasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap permodalan.
“Permodalan nanti memang dari pusat, bekerjasama dengan Himbara. Tapi tadi saya dan Mbak Belinda punya ide, semua PNS, ASN yang ada di desa masing-masing untuk menjadi anggota kopdes tersebut. Ini dalam rangka mendukung permodalan mereka,” jelasnya.
Sam’ani juga menegaskan akan ada sanksi bagi ASN yang tidak ikut serta dalam program tersebut.
“Ya, pasti ada sanksi. Pasti, sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak mengikuti perintah pimpinan, ya akan dikenakan sanksi. Nanti ada kategori ringan, sedang, hingga berat,” katanya.
Bupati turut menyoroti program simpan pinjam di desa yang perlu ditertibkan.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan masyarakat harus dilakukan secara disiplin dan transparan.
“Kalau memang sudah dibuka simpan pinjam, ya harus tertib. Hutang ya harus dikembalikan. Artinya seperti simpan pinjam yang lain, nanti saling belajar dan perlu pembinaan,” ujar Sam’ani.
Ia berharap semangat pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi dasar utama bagi seluruh perangkat desa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Yang penting kita punya semangat untuk melayani masyarakat di desa,” pungkasnya. (YM/YM)







