Instansi Pendidikan Terbanyak, 10 ASN Kudus Ajukan Cerai, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

oleh -157 Dilihat
Kepala BKPSDM Kudus, Putut Winarno. (YM/YM)

Kudus, isknews.com – Permasalahan rumah tangga tak mengenal profesi. Bahkan, kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kudus pun turut mencatat tren pengajuan cerai yang terus berulang setiap tahun.

Data terbaru dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat, hingga akhir Juli 2025 sudah ada 10 ASN yang mengajukan izin cerai dan disetujui.

Fakta menariknya, instansi pendidikan menjadi penyumbang terbanyak pengajuan tersebut.

Hal ini dianggap wajar mengingat jumlah ASN terbanyak memang berada di sektor tersebut.

“Kalau dari sisi jumlah, memang paling banyak dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora). Karena jumlah ASN-nya juga mencapai tiga hingga empat ribuan,” jelas Kepala BKPSDM Kudus, Putut Winarno, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, mayoritas pemicu keretakan rumah tangga para ASN tersebut adalah perselisihan paham dan tekanan ekonomi. Namun tak sedikit juga yang melibatkan isu perselingkuhan sebagai penyebab.

Meski angka pengajuan izin cerai tidak tergolong besar, namun Putut menegaskan bahwa setiap pengajuan tidak serta-merta dikabulkan.

Proses mediasi tetap menjadi jalur utama dalam penanganannya. Tujuannya, agar perceraian bukan menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

“Pengajuan izin cerai bisa ditolak kalau masih bisa dirukunkan. Bahkan ketika yang mengajukan cerai adalah pihak perempuan, dan suaminya masih ingin bersama, kami tolak. Karena prosesnya harus adil dan benar-benar menjadi jalan terakhir,” ungkapnya.

Proses mediasi dilakukan berjenjang. Dimulai dari satuan kerja atau OPD tempat ASN bertugas, dilanjutkan ke BKPSDM, lalu diteruskan ke Bupati Kudus untuk pembinaan lebih lanjut. Bahkan, Kementerian Agama (Kemenag) juga dilibatkan dalam sesi pembinaan.

“Harapannya semua bisa berpikir jernih dan tidak menyesal kemudian hari karena keputusan yang terburu-buru,” tambah Putut.

Sebagai catatan, pada tahun 2023 dan 2024 lalu, jumlah pengajuan izin cerai ASN Kudus masing-masing sebanyak 9 kasus. Sementara saat ini, terdapat sejumlah pengajuan lain yang masih dalam proses mediasi, namun totalnya tidak sampai 20 ASN.

BKPSDM mengingatkan, surat izin cerai menjadi syarat mutlak bagi ASN untuk dapat melanjutkan proses gugatan ke Pengadilan Agama. Tanpa persetujuan resmi, gugatan cerai tidak bisa diproses oleh pengadilan.

“Rumah tangga itu pasti ada naik turunnya. Kami tidak ingin ASN mengambil langkah cerai hanya karena emosi sesaat,” tutup Putut. (YM/YM)