Ketika Regulasi Menjadi Senjata, Siapa yang Masih Berani Berinvestasi ?

oleh -644 Dilihat
Sejarah hanya akan mengingat siapa yang benar-benar ikut membangun daerahnya.( Gambar : ilustrasi )

CATATAN REDAKSI, ISKNEWS.com – Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin mulai muncul di benak banyak orang.

Apakah kita ingin setiap jengkal pembangunan berjalan sesuai aturan?

Atau kita justru sedang membangun budaya yang membuat orang takut memulai usaha?

Beberapa pengusaha di Kabupaten Kudus mengaku bukan takut mengurus perizinan. Mereka memahami bahwa izin adalah kewajiban. Bahkan sebagian besar sedang berproses melengkapi berbagai persyaratan teknis yang memang tidak sederhana. Mulai dari tata ruang, lingkungan, bangunan, hingga kajian-kajian yang harus disusun oleh tenaga ahli dengan biaya yang tidak sedikit.

Yang membuat mereka resah justru bukan proses perizinannya.

Melainkan “serangan” yang datang bahkan ketika proses itu sedang berjalan.

Surat keberatan dikirim ke berbagai OPD. Permintaan dokumen diajukan ke sana-sini. Somasi bermunculan. Permohonan informasi publik terus berdatangan. Semuanya sah menurut aturan.

Namun sebuah pertanyaan layak diajukan.

Apakah tujuan akhirnya benar-benar memastikan aturan dipatuhi?

Ataukah sekadar memastikan usaha itu tidak pernah benar-benar berdiri?

Regulasi memang harus ditegakkan. Tidak ada yang membantah.

Tetapi regulasi diciptakan untuk menghadirkan ketertiban, bukan ketakutan.

Jika setiap investor yang sedang berproses langsung diposisikan sebagai pihak yang harus dicurigai, maka pesan yang diterima dunia usaha menjadi sangat sederhana: lebih aman tidak membangun apa pun.

Padahal, sebuah usaha dengan investasi bukan hanya milik pemilik modal.

Di sana ada warga yang berjualan kopi.

Ada petani yang hasil panennya terserap.

Ada pemuda yang memperoleh pekerjaan.

Ada UMKM yang mendapat pelanggan.

Ada desa yang mulai bergerak.

Dan ada pemerintah yang berharap investasi terus tumbuh.

Ironisnya, di tengah semangat membangun itu, masyarakat justru mulai akrab dengan satu kalimat yang beredar dari mulut ke mulut.

“Kalau sudah ramai, nanti pasti ada yang datang.”

Datang membawa regulasi.

Datang membawa pasal.

Datang membawa surat.

Padahal yang paling dinanti seharusnya adalah mereka yang datang membawa solusi.

Kontrol sosial adalah pilar demokrasi.

Namun kontrol sosial akan jauh lebih bermartabat apabila tujuan akhirnya adalah memperbaiki, bukan sekadar mempermalukan.

Mengingatkan, bukan menghentikan.

Membina, bukan hanya mencari celah.

Sebab pengusaha yang baik tidak akan pernah menolak memenuhi kewajibannya. Mereka hanya membutuhkan kepastian arah, ruang untuk memperbaiki, dan proses yang adil.

Sebaliknya, bila regulasi lebih sering dipersepsikan sebagai alat tekanan daripada instrumen pembinaan, maka yang akan tumbuh bukan budaya taat hukum, melainkan budaya saling curiga.

Kudus membutuhkan lingkungan yang ramah bagi investasi sekaligus tegas terhadap pelanggaran.

Kedua hal itu tidak perlu dipertentangkan.

Pemerintah memiliki tugas menegakkan aturan.

Pelaku usaha memiliki kewajiban memenuhi aturan.

Masyarakat memiliki hak mengawasi.

Tetapi semua akan kehilangan makna apabila setiap persoalan selalu berakhir pada satu pertanyaan yang berbisik di ruang-ruang publik:

“Ini benar-benar demi kepentingan lingkungan… atau ada kepentingan lain yang sedang mencari jalan?”

Biarlah setiap orang menjawabnya dengan integritasnya masing-masing.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling banyak mengirim surat.

Sejarah hanya akan mengingat siapa yang benar-benar ikut membangun daerahnya. (Mr)