KUDUS, ISKNEWS.com – Isu korupsi, kualitas demokrasi, hingga budaya politik di Indonesia menjadi pokok pembahasan dalam Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104 bertajuk “Ngatur Catur” yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Kudus, Sabtu (11/7/2026) malam. Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, bersama Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi mengajak peserta menelaah berbagai persoalan bangsa melalui sudut pandang reflektif sekaligus menawarkan optimisme untuk mendorong perubahan.
Mengawali pemaparannya, Tiyo menguraikan bahwa seluruh perilaku manusia bermula dari cara seseorang berpikir. Menurutnya, pola pikir akan memengaruhi ucapan, kemudian berkembang menjadi tindakan, kebiasaan, budaya, karakter, hingga akhirnya membentuk arah sebuah peradaban. Karena itu, perubahan besar harus diawali dengan membenahi cara berpikir setiap individu.
Ia menuturkan bahwa kesalahan akan lebih mudah dikoreksi ketika masih berada pada tahap pemikiran. Sebaliknya, ketika sudah disampaikan kepada publik, persoalan menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan harga diri dan citra seseorang. Kondisi tersebut membuat proses memperbaiki kekeliruan menjadi jauh lebih sulit.
Kerangka berpikir itu kemudian dikaitkan dengan persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Menurut Tiyo, praktik korupsi tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan individu, melainkan perlu dilihat apakah sudah berkembang menjadi budaya yang terus diwariskan dalam sistem kehidupan berbangsa.
Ia menjelaskan, tindakan menyimpang yang berlangsung terus-menerus berpotensi berubah menjadi kebiasaan kolektif. Jika tidak ada budaya tandingan yang menanamkan nilai integritas, maka kebiasaan tersebut perlahan akan membentuk karakter masyarakat dan memengaruhi kehidupan bernegara.
Karena itu, Tiyo menilai penguatan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, masyarakat perlu merenungkan apakah persoalan bangsa saat ini masih berada pada tingkat kebijakan, tindakan, budaya, karakter, atau bahkan telah menyentuh dimensi peradaban.
Selain membahas korupsi, Tiyo juga mengulas perjalanan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia mengatakan sistem republik yang dipilih bangsa Indonesia bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan, sehingga kualitas demokrasi sangat dipengaruhi kualitas warganya.
Menurutnya, demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis serta literasi politik yang memadai. Ia mengutip pandangan filsuf Yunani Plato yang mengingatkan bahwa demokrasi dapat mengalami penyimpangan apabila dijalankan oleh masyarakat yang belum memiliki kecakapan politik.
Tiyo juga menyoroti penerapan prinsip trias politica yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pandangannya, fungsi saling mengawasi antar-lembaga negara masih belum berjalan optimal sehingga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan belum sepenuhnya efektif.
Ia turut mengkritisi sistem pemilu yang dinilai masih dibayangi tingginya biaya politik. Menurutnya, mahalnya ongkos kontestasi politik berpotensi memunculkan praktik-praktik yang menyimpang dari semangat demokrasi yang sehat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Tiyo adalah masih kuatnya budaya feodal dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menilai budaya tersebut bertolak belakang dengan prinsip demokrasi karena lebih menonjolkan hierarki dan hubungan patronase dibanding kesetaraan warga negara.
Fenomena tersebut, lanjutnya, terlihat dari kecenderungan sebagian orang yang lebih mengutamakan kedekatan dengan pemegang kekuasaan untuk memperoleh jabatan. Padahal, dalam sistem demokrasi, kompetensi dan kapasitas semestinya menjadi dasar utama dalam menentukan posisi seseorang.
Meski menyampaikan berbagai kritik terhadap kondisi bangsa, Tiyo menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mengajak masyarakat bersikap pesimistis. Sebaliknya, ia mengajak setiap orang memulai perubahan dari lingkungan terkecil yang berada dalam jangkauan masing-masing.
Menurutnya, tidak semua warga memiliki kesempatan memperbaiki sistem politik secara langsung. Namun, setiap individu tetap dapat memberikan kontribusi melalui pembenahan diri, keluarga, lingkungan sosial, maupun komunitas tempat mereka beraktivitas.
Ia juga mengingatkan tentang tantangan baru yang muncul akibat algoritma media sosial. Arus informasi yang tersaring berdasarkan preferensi pengguna dinilai dapat memperkuat polarisasi sekaligus mendorong masyarakat lebih mudah terjebak dalam perbandingan sosial.
Di penghujung pemaparannya, Tiyo mengajak peserta tetap memelihara optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia meyakini perubahan tidak selalu lahir dari tokoh besar, tetapi juga dari masyarakat yang konsisten menjaga nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memaknai tema “Ngatur Catur” sebagai gambaran mengenai tata kelola pemerintahan dalam negara demokrasi. Ia menjelaskan bahwa sebagaimana bidak catur digerakkan oleh pemainnya, jalannya pemerintahan juga ditentukan oleh kehendak rakyat melalui mekanisme pemilu.
Kholid kemudian membagikan pengalaman semasa menjadi aktivis mahasiswa pada era Orde Baru. Ia mengisahkan pernah bergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebelum melanjutkan aktivitas politik bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah perjalanan yang membentuk pandangannya terhadap demokrasi.
Menurutnya, aktivitas demonstrasi pada pertengahan 1990-an memiliki risiko yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Para aktivis kerap menghadapi pembubaran aksi, intimidasi, hingga ancaman penangkapan ketika menyuarakan kritik kepada pemerintah.
Ia juga mengenang dinamika politik menjelang Reformasi 1998, termasuk deklarasi PRD dan peristiwa Kudatuli yang menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan demokrasi Indonesia. Sejumlah aktivis, kata dia, bahkan harus berpindah-pindah tempat demi menghindari kejaran aparat keamanan.
Meski Reformasi berhasil menghadirkan perubahan politik, Kholid menilai masih banyak cita-cita yang belum sepenuhnya tercapai. Pergantian pemerintahan belum otomatis menghasilkan perubahan mendasar terhadap sistem politik maupun tata kelola negara.
Karena itu, ia menilai forum-forum diskusi seperti Maiyah tetap memiliki peran strategis sebagai ruang bertukar gagasan, memperkuat kesadaran publik, sekaligus menjaga tradisi berpikir kritis di tengah masyarakat.
Forum yang berlangsung hingga larut malam tersebut diikuti aktivis, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga warga umum. Selain menjadi ajang diskusi mengenai kondisi bangsa, kegiatan itu juga mempertegas pentingnya merawat optimisme, memperluas wawasan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal perjalanan demokrasi Indonesia. (AS/YM)
